ATIKA OKTARIA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan ekonomi syariah dengan meresmikan program Brand Ekonomi Syariah. Jokowi mengatakan program ini penting untuk mendukungan seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
“Ini juga bisa meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas ekonomi syariah dan menyatukan gerakan di Indonesia,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021.
Jokowi mengatakan ekonomi syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, sistem ini tidak hanya dijalankan negara dengan mayoritas penduduk muslim.
“Negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, Amerika Serikat juga mengembangkannya,” ujar Jokowi.
Kepala Negara ingin menangkap peluang ini dan mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global.
“Kita masih punya sejumlah pekerjaan rumah, indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah 16,2 persen. Ini masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan,” tegasnya.
Pria kelahiran Solo ini juga ingin Indonesia menata rantai nilai halal pada sektor riil yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk pengembangan ekonomi kreatif.
Jokowi menargetkan bank syariah terbesar milik Indonesia rampung pada Februari 2021. sudah bisa diselesaikan. Bank wakaf mikro didirikan di berbagai tempat untuk memperkuat lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
“Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia,” kata dia.
Jangkau UMKM
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berharap Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) baru yakni Menteri BUMN Erick Thohir dapat mendorong pengembangan produk ekonomi syariah menjangkau pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
“Terkait pengembangan ke depan, mudah-mudah bapak Menteri BUMN Erick Thohir bisa melihat urgensi pengembangan produk ekonomi syariah di Indonesia bisa menjangkau hingga pelaku ekonomi bawah yakni UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Eko saat dihubungi Antara, Minggu, 24 Januari 2021.
Menurut dia, Kalau kemudian manfaat produk ekonomi syariah yang banyak jenisnya ini bisa dirasakan hingga ke pelaku UMKM dan MBR bisa mendapatkan akses permodalaan serta KPR melalui kanal syariah, maka hal tersebut bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kegiatan perekonomian syariah sendiri.
Masyarakat umum akhirnya bisa melihat dan merasakan manfaat pembiayaan dari perekonomian syariah ternyata tidak ada bedanya dengan mengakses pembiayaan dari perekonomian konvensional, bahkan mungkin model perekonomian syariah dinilai lebih menguntungkan bagi pelaku UMKM dan MBR.
“Cara agar UMKM dan MBR bisa merasakan beragam manfaat perekonomian syariah adalah dengan mempermudah mereka untuk mengakses pembiayaan,” kata ekonom Indef tersebut.
Dia memandang sebetulnya secara keseluruhan perkembangan ekonomi syariah yang sedemikian pesat di era Presiden Joko Widodo merupakan imbas dari dampak positif dari percepatan digitalisasi.
Digitalisasi yang pada era sebelumnya belum memungkinkan, tiba-tiba saat ini menjadi bisa dilakukan. Misalnya fintech yang memicu berbagai jenis turunan produk ekonomi syariah sedemikian banyaknya seperti asuransi syariah, fintech syariah, pendanaan syariah untuk perumahan dan sebagainya.
“Sebenarnya dulu perekonomian syariah memang sudah ada dan berjalan, namun sayangnya dalam hal skala tidak begitu pesat dibandingkan sekarang,” kata Eko.
Saat ini kendati, lanjut dia, secara keseluruhan perekonomian syariah belum bisa mengimbangi perekonomian konvensional, namun diferensiasi produk ekonomi syariah sekarang semakin banyak sebagai akibat buah dari pesatnya kemajuan teknologi informasi.
“Saya juga melihat ada momentum untuk melakukan transformasi ekonomi syariah, salah satunya melalui merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini harus dilakukan karena kalau tidak skala bank syariah tidak mengalami peningkatan, dan pada akhirnya tidak memiliki kompetensi untuk bersaing dengan bank-bank konvensional,” kata ekonom Indef tersebut. (MEDCOM.ID)
atika@lampungpost.co.id
