Lampungpost.id–Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Saat itu, Kepala Negara hanya mengundang partai partai politik pendukung pemerintah, kecuali NasDem.
JK menilai pertemuan tersebut membahas politik. Jika bicara pembangunan, Surya Paloh seharusnya diundang karena merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
“Kalau membicarkan pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan? Berarti itu ada pembicaraan politik,” kata JK usai menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.
Baca Juga: Anies Nilai Pihak Takut Kehilangan Kekuasaan Tak Mengerti Prinsip Demokrasi
JK mengatakan seharusnya Jokowi mencontoh sikap Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan itu disebut tidak terlalu jauh ikut campur dalam dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.
Hal itu terlihat menjelang berakhirnya kekuasaan Megawati pada 2004. Saat itu, Megawati tidak menghalang-halangi langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya maju pada kontestasi politik 2004.
Baca Juga: Awas, Ada Calon Anggota Bawaslu Titipan Parpol
“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega (saat) dulu SBY (maju sebagai capres). Begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis,” jelas JK.
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin menegaskanundangan Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Istana. Ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti pertimbangan Presiden tidak mengundang NasDem.
Baca Juga: Bantah Prabowo Subianto Jadi Cawapres Ganjar, Ini Kata Gerinda
Selain itu, Wakil Ketua DPR itu merespon positif pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat, 5 Mei 2023.
“Bahwa pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan lah, supaya terjadi komunikasi di antara semuanya, supaya tidak terbelah-belah,” kata Muhaimin.
Diketahui, Jokowi hanya mengundang enam pimpinan partai politik, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Cak Imin. (MED)
