Lampungpost.id–Panjangnya masa cuti bersama Lebaran tahun ini diprediksi bakal meningkatkan jumlah pemudik. Terkat hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik saat Lebaran. Pimpinan kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintahan diminta menegaskan larangan itu.
“KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,” kata juru bicara bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin, 10 April 2023.
Larangan itu juga berlaku untuk fasilitas negara lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mudik. KPK mengingatkan pejabat menggunakan kendaraan pribadinya untuk berlebaran nanti.
Baca Juga: Selain Mindset, Warga Mudik Pakai Kendaraan Pribadi karena Transportasi Publik Belum Memadai
Larangan itu didasari karena fasilitas dinas bukan untuk pribadi. Tujuan pemberian aset itu untuk menyokong kinerja para pejabat. “Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” tegas Ipi.
KPK telah mengirimkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya untuk mengingat larangan itu. Pejabat diharap tidak mengacuhkan pemberitahuan tersebut.
Baca Juga: Kendaraan Angkutan Barang Dilarang Beroperasi di Lampung Mulai 17 April 2023
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi, Ilham B Malik mengatakan sebanyak 123,8 juta orang diprediksi akan melakukan mudik Lebaran 2023 ini.
Menurutnya, mudik menggunakan mobil pribadi dan motor menjadi fenomena umum di seluruh daerah di Indonesia.
Hal itu terjadi karena belum ada mindset untuk melakukan mudik menggunakan transportasi publik seperti bus, kereta, kapal, travel, dan sebagainya. “Selain mindset, public transport kita juga belum memadai. Hal ini yang membuat masyarakat memilih menggunakan sepeda motor atau mobil sebagai angkut mereka,” kata dia.
Ia meminta kepada pemerintah agar setengah anggaran dari Kementerian PUPR dialihkan untuk kepentingan transportasi publik yang dialokasikan ke Kemenhub. “Mungkin kita akan melihat perkembangan public transport yang lebih baik dibanding sekarang ini,” kata dia. (MED)
