TRIYADI ISWORO
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan vaksin COVID-19 di Indonesia aman dan layak. Sebab ini digunakan untuk seluruh masyarakat.
“Dalam penanganan vaksin, Pemerintah memastikan vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan,” kata Puan dalam pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Jumat, 11 Desember 2020.
Ia menilai kehadiran vaksin COVID-19 dapat memberikan harapan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat segera mengakhiri pandemi COVID-19. Menurut Puan, pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin COVID-19, agar dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras dan gotong royong semua pihak. Mereka adalah pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.
“Namun, penambahan jumlah kasus per hari telah mencetak rekor baru. Dengan demikian, pemerintah segera melakukan upaya lebih kuat untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian, memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan,” ujar Puan.
Sosialisasi
Dia juga meminta pemerintah terus menguatkan sosialisasi disiplin protokol kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi keramaian masyarakat di lokasi tertentu. Khususnya menjelang Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2021.
Menurut dia, meskipun libur akhir tahun berkurang, Pemerintah harus tetap mengantisipasi meningkatnya arus transportasi pada akhir Desember.
“Memasuki akhir Desember, terdapat perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Pemerintah agar memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun,” katanya.
Sebelumnya, DPR RI menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Jumat. Rapat Paripurna tersebut memuat agenda tunggal yaitu pidato penutupan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Saat Rapat Paripurna sekitar pukul 10.00 WIB, tercatat 290 anggota hadir secara virtual, 43 anggota hadir fisik, dan 25 anggota izin. Pimpinan DPR RI yang hadir adalah Puan Maharani, Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.
Setelah Rapat Paripurna, mulai 12 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.
Empat Ribu Vaksin
Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan butuh empat ribu vaksin covid-19 dalam sebulan guna menekan penularan virus tersebut.
Menurut Budi, saat ini negara maju tengah berlomba mendatangkan vaksin yang membuat negara miskin cukup kesulitan mendapat vaksin covid-19. “Sekitar empat ribu vaksin dibutuhkan sebulan. Kalau misalnya terlambat tiga bulan, maka dampaknya panjang. Setahun bisa 50 ribu lebih orang menunggu untuk mendapatkan vaksin. Pasalnya negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia sudah booking vaksin lebih dulu,” ujar Budi dalam penutupan acara United State-Indonesia Investment Summit Ke-8 secara virtual, Jumat, 11 Desember 2020.
Budi menuturkan sekitar 15 negara maju sudah memesan 4,6 miliar vaksin. Menurutnya, pemesanan tersebut sulit dilakukan negara miskin seperti di Afrika yang bakal menunggu 18 bulan jika stok vaksin diutamakan kepada negara maju. Baca juga: Vaksin Datang, Rupiah Menguat Oleh karenanya, Budi menuturkan Indonesia berusaha menggandeng berbagai macam perusahaan farmasi global untuk mendatangkan vaksin covid-19.
Seperti Sinovac yang merupakan vaksin produksi perusahaan Tiongkok dan Novavax yang berasal dari Amerika Serikat. “Kami approach banyak produsen vaksin dari September. Kami mendekati beberapa produsen sepeti Sinovac, lalu dari Amerika, BioNTech dari Jerman dan dari Oxford, London juga,” ungkap Budi.
Pemerintah bakal mengelola sistem distribusi vaksin covid-19 dengan dashboard data yang terintegrasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Kementerian Kesehatan yang ada di dalamnya. “Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi,” kata Prof Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020. (ANT/MI)
triyadi@lampungpost.co.id
