UMAR ROBANI
KEPALA Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen merekomendasikan tiga hal pada Indonesia terkait program vaksinasi yang akan dijalankan. Pertama, program vaksinasi itu harus berjalan dengan baik dan tidak serampangan. Hal itu diperlukan agar vaksinasi tidak menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah diminta untuk tidak tergesa-gesa menyuntikkan vaksin kepada masyarakat.
“Jadi, vaksin harus disuntikkan ke orang pada saat itu dinyatakan efektif. Perlu ada approval dari WHO tentang efektivitas dari vaksin dan juga approval paling tidak badan otorita nasioal, itu dapat memberikan rasa percaya publik,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis, 17 Desember 2020.
Menurut Satu, risikonya ketika vaksin di roll out secara prematur hal ini bisa menjadi bumerang. Misal, bila vaksin tidak aman, itu akan menjadi bola salju dan menjadi bumerang dari program vaksinasi yang dijalankan pemerintah.
Satu melanjutkan, sebagai rekomendasi kedua ialah Bank Dunia meminta agar pemerintah dapat memastikan bahwa vaksinasi dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Sebab menurutnya, uang bukan masalah dalam vaksinasi. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat.
Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam proses vaksinasi nanti ialah akan menghadapi beberapa orang atau kelompok yang menolak dirinya untuk divaksin. Dalam situasi ini, rasa percaya dan aman harus diberikan pemerintah dalam konteks tersebut.
“Itu bisa diakali dengan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Rekomendasi
Tata kelola Rekomendasi ketiga yakni terkait tata kelola pelaksanaan program vaksinasi harus berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Satu tidak meragukan kesiapan Indonesia dalam menjalankan program vaksinasi. Hanya, pemerintah perlu memastikan ketersedian vaksin akan mencukupi kebutuhan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di berbagai pulau.
Bila program vaksinasi berjalan dengan baik, kata Satu, maka pandemi diharapkan dapat dikendalikan dan berdampak pada perbaikan kinerja ekonomi. Kendati demikian, ketidakpastian masih akan terus membayangi selama vaksin itu belum dinyatakan efektif menangkal virus.
Oleh karenanya penerapan protokol kesehatan menjadi mutlak dilakukan hingga efektivitas vaksin benar-benar teruji.
“Vaksin itu memang bukan segala-galanya. Oleh karena itu semua ahli sudah memberikan pernyataan, dalam waktu dekat kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh hal ini harus tetap berjalan sampai kita tahu bagaimana efektivitas tersebut,” kata Satu.
Sejauh ini, WHO menilai Indonesia sudah memiliki progres yang luar biasa untuk mengembangkan program vaksinasi. “Kita memberikan banyak dukungan kepada banyak negara dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin di kelas menengah,” ujarnya. (MI)
umar@lampungpost.co.id
