Amnesty Pertanyakan Komitmen HAM Pemerintah

DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan komitmen Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini disoroti Usman setelah Indonesia menolak resolusi pelaksaan The Responsibility to Protect (R2P) dalam sidang Majelis Umum yang digelar Selasa (18/5) waktu New York. "Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan 'tidak' saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect) atas situasi kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Usman melalui keterangan tertulis, Kamis (20/5). Indonesia menjadi satu dari 15 negara yang memilih (vote) Tidak bersama negara-negara lain yang memiliki repuasi rendah di bidang HAM, antara lain Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Sebanyak 115 negara menyatakan setuju, sementara 28 negara abstain. Usman menyebut sikap itu memperlihatkan rendahnya komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia. Sikap Indonesia dinilai bertolak belakang dengan perhatian yang diberikan atas situasi keamanan di Palesina, Myanmar, dan Suriah. Penolakan resolusi R2P, kata Usman, mencerminkan komitmen domestik Indinesia yang separuh hati. "Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan hak asasi manusia di negeri sendiri, seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," jelasnya. R2P merupakan komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005. Agenda ini dalam rangka menangani dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P merujuk pada suatu kesepakatan bahwa kedaulatan memerlukan konsep tanggung jawab untuk melindungi semua penduduk dari kekejaman massal dan kejahatan HAM di wilayahnya. (MI/O1)

Amnesty Pertanyakan Komitmen HAM Pemerintah

HK Dapat Kontrak Proyek Jargas ESDM Rp297 M

Gubernur Lemhanas Tegaskan Konsepsi Indonesia Berdaulat

Dian Wahyu Kusuma

Gubernur Lemhanas Tegaskan Konsepsi Indonesia Berdaulat

Lampard Klaim Siapkan Kesuksesan Chelsea

Aguero Merapat ke Barcelona

Tekad Arteta Antar Arsenal ke Kompetisi Eropa

West Ham Jaga Peluang Menuju Liga Europa

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 12 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 13 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 09 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 14 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi