Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Poin Penting ; Dana yang terpangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp113 miliar. DAK tersebut rencananya akan digunakan untuk mendanai perbaikan dua ruas jalan di Lampung. Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. ATIKA OKTARIA atika@lampungpost.co.id KEMENTERIAN Keuangan resmi memangkas anggaran transfer ke daerah pada tahun ini, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Akibat efisiensi tersebut dana transfer dari pusat yang harusnya diterima oleh Pemprov Lampung juga terdampak. Dimana dana yang terpangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp113 miliar. Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk dapat melakukan perbaikan infrastruktur dengan mengoptimalkan dana dari opsen pajak kendaraan. "Saya sudah sampaikan perbaikan infrastruktur dilaksanakan dengan dana opsen, itu harus dimaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur dan itu tidak kena efisiensi," kata dia, Minggu (16/2). Kemudian, pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung program perbaikan jalan. "Kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta harus terus ditingkatkan dan ini sudah dilakukan oleh Pemprov Lampung. Kita minta jalan prioritas pariwisata dari Bandar Lampung ke Padang Cermin diselesaikan," ujarnya. Terpisah, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp32 miliar yang seharusnya diterima oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dipangkas imbas dari efisiensi anggaran. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Perbaikan Jalan Kabid Bina Program Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Abdillah mengatakan DAK tersebut rencananya akan digunakan untuk mendanai perbaikan dua ruas jalan di Lampung. "Ada di kita DAK infrastruktur, ada dua paket senilai Rp32 miliar lebih. Itu memang ternyata dibatalkan oleh kementerian lewat APBN karena efisiensi," kata dia. Menurutnya, DAK tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan ruas Padang Cermin - Simpang Teluk Kilauan senilai Rp10 miliar dan ruas Negara Ratu - Simpang Soponyono senilai Rp22 miliar. "Jadi, nanti kita akan bahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk di usulkan dengan APBD karena ruas itu sangat strategis dan penting makanya kita usulkan lewat DAK," ujarnya. Sehingga ia berharap paket pekerjaan jalan tersebut tetap bisa dijalankan guna mendukung mobilisasi masyarakat terutama menunju ke obyek wisata didaerah setempat. "Jadi harapannya paket yang ada tetap bisa berjalan. Jadi ada beberapa opsi pertama ada tambahan dari TAPD jadi yang DAK dibatalkan dan akan tetap jalan dengan APBD," katanya. "Kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta harus terus ditingkatkan dan ini sudah dilakukan oleh Pemprov Lampung. “ Penjabat Gubernur Lampung Samsudin Tak Ada PHK Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga akibat dampak dari efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (14/2). “Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri. Untuk memastikan tidak adanya PHK tenaga honorer, Menkeu mengungkapkan bahwa rekonstruksi anggaran tengah dilakukan yang bertujuan untuk melihat kembali besaran anggaran masing-masing kementerian dan lembaga. “Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” kata Sri. Adapun pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer, serta tetap dapat memberikan kinerja pelayanan publik yang baik dan optimal, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. “Untuk itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” ujar Menkeu. (MI/E1)

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Akibat efisiensi tersebut dana transfer dari pusat yang harusnya diterima oleh Pemprov Lampung juga terdampak.

Koran Digital Lampung Post, Edisi Weekend, 16 Februari 2025

Indonesia Juara BAMTC 2025 Tekuk Tiongkok 3-1 di Final

Wandi Barboy

Indonesia Juara BAMTC 2025 Tekuk Tiongkok 3-1 di Final

Laga Klasik Persija Vs Persib Berakhir Imbang 2-2

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin 17 Februari 2025

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 03 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi