Israel-Gerilyawan Palestina Sepakat Gencatan Senjata

ISRAEL dan dua kelompok bersenjata Palestina, Hamas dan Islamic Jihad, sepakat melakukan gencatan senjata pada Jumat (21/5). Kesepakatan ini untuk sementara mengakhiri konflik yang terjadi antara kedua belah pihak di Jalur Gaza selama 11 hari. Sebuah pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kabinet keamanan telah dengan suara bulat menerima rekomendasi untuk menerima inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat. Hamas dan Jihad Islam kemudian mengonfirmasi gencatan senjata tersebut dalam sebuah pernyataan. Kedua kelompok mengatakan gencatan senjata itu akan mulai berlaku pada Jumat (21/5), pukul 02.00 waktu setempat. Beberapa saat sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak gencatan Israel dan gerilyawan Palestina, yang saling melancarkan serangan bom dan serangan udara, melakukan gencatan senjata. "Pertempuran harus berhenti segera. Saya mendorong semua pihak untuk menghentikan permusuhan sekarang dan mengulangi seruan saya kepada semua pihak untuk melakukan gencatan senjata secepatnya," kata Guterres di hadapan Majelis Umum PBB, New York, Kamis (20/5). Berdasar pada data PBB per 19 Mei, serangan yang dilakukan pasukan Israel di Gaza telah merenggut nyawa 208 warga Palestina termasuk 60 anak-anak. Di lain pihak, serangan roket yang dilancarkan kelompok Hamas yang mengontrol wilayah Palestina di Gaza, mengakibatkan 12 korban jiwa di Israel, termasuk 2 anak-anak. Sekjen PBB menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil serta penggunaan kekuatan secara proporsional dalam perang. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan khusus Majelis Umum PBB di markas besar PBB, Kamis (20/5), menyampaikan tiga usulan terkait konflik Israel dan Palestina. Pertama, dihentikannya kekerasan dan tindakan militer untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa. Pada saat yang sama, Retno menuntut Majelis Umum mengupayakan gencatan senjata. "Segala cara harus ditempuh untuk menghentikan eskalasi ini dengan segera. Lebih dari itu, kita semua harus mencegah terjadinya kekejaman yang sama di masa depan. Hal ini berhubungan dengan wewenang Majelis Umum untuk memonitor dan memastikan keamanan rakyat Palestina di wilayah yang terokupasi," katanya. Usulan kedua, yakni Majelis Umum harus memastikan perlindungan akses kemanusiaan untuk masyarakat sipil Palestina. Menurutnya, menyelamatkan kehidupan ialah tanggung jawab pokok bersama. "Setiap menit kita semua di sini bermusyawarah yang oleh karena itu bukan berarti nyawa masyarakat Palestina harus hilang. Saya mengajak Majelis Umum, bersama-sama agen maupun aktor lainnya untuk mengambil satu langkah ke depan, untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina," ujarnya. Langkah ketiga, kata Retno, diupayakannya negosiasi multilateral. Negosiasi yang kredibel, menurut Retno, sangat penting demi terciptanya kedamaian bersama. Retno juga mengatakan Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan terciptanya negosiasi damai antarkedua belah pihak. "Kita tidak boleh membiarkan masyarakat Palestina kehilangan kesempatan dan menerima ketidakadilan begitu saja di sisa hidupnya. Ketidakadilan ini harus dihentikan sekarang juga. Kita harus terus mendukung rakyat Palestina untuk mendapat kemerdekaan dan keadilan," ujar Retno. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Kamis (20/5), menjanjikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza saat dia memuji kesepakatan untuk mengakhiri 11 hari pertempuran antara Israel dan Hamas. Biden juga berjanji mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, meskipun ada keluhan dari Partai Demokrat tentang penjualan senjata AS yang tertunda ke Israel. Biden mengatakan AS akan bekerja melalui PBB dan pemangku kepentingan internasional lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat dan untuk mengumpulkan dukungan internasional bagi orang-orang di Gaza dan dalam upaya rekonstruksi Gaza. Dia berkeras bantuan rekonstruksi akan diberikan dalam kemitraan dengan Otoritas Palestina, dan bukan dengan Hamas, yang oleh AS disebut sebagai organisasi teroris. Otoritas Palestina, yang dijalankan Presiden moderat Mahmoud Abbas, hanya mengatur sebagian dari Tepi Barat yang diduduki, sementara Hamas memegang kekuasaan di Jalur Gaza. "Kami akan melakukan ini dalam kemitraan penuh dengan Otoritas Palestina, bukan Hamas, dengan cara yang tidak mengizinkan Hamas mengisi kembali persenjataan militer mereka," kata Biden. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, dalam beberapa hari mendatang untuk bertemu dengan rekan-rekan Israel, Palestina, dan regional untuk membahas upaya pemulihan dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina. (MI/AFP/O1)

Israel-Gerilyawan Palestina Sepakat Gencatan Senjata

Hamas dan Jihad Islam kemudian mengonfirmasi gencatan senjata tersebut dalam sebuah pernyataan.

Manula dan Vaksinasi Covid-19

Berikan Ruang UMKM Tumbuh

ricky marly

Berikan Ruang UMKM Tumbuh

Siaga Lonjakan Covid-19 Pascalibur Lebaran

Bawang Putih-Jahe dan Imun

Disorot, Integritas dan Independensi KPK!

Tiada Daya

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 17 November 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 18 November 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 15 November 2025

#Hands4Diabetes 2025: Gerakan Nasional Tropicana Slim untuk Hidup Sehat dan Produktif

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi