Kejar Kompensasi Bakar Panen Tebu

[caption id="attachment_273444" align="alignright" width="163"] Ilustrasi. DOK[/caption] PANEN tebu dengan cara membakar oleh korporasi memberi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi. Perusahaan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang merugikan tersebut. Panen tebu dengan cara membakar merupakan regulasi pemerintah daerah tentang tata kelola dan peningkatan produktivitas panen tebu. Namun, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Nomor 1P/HUM/2024 untuk membatalkan regulasi tersebut. Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan VI (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji) Budhi Condrowati meminta agar perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan kesehatan akibat dari pembakaran panen tebu. "Ya, emang ada dampaknya bagi warga. Di tempat saya asapnya kadang sampai, perusahaan memang baiknya bertanggung jawab," ujar Condro, Rabu (10/7). Dia mendapat informasi beberapa perusahaan memberikan CSR atau tanggung jawab sosial terhadap beberapa warga. "Misalnya, ada salah satu perusahaan itu kayaknya mereka kasih bantuan ke warga terdampak yang penyalurannya lewat kades," katanya. Baca juga: Tekan Gejolak Penyebab Inflasi Sebagai anggota legislatif, dia meminta masyarakat yang terdampak dan tidak mendapatkan ganti rugi bisa melapor ke DPRD Lampung. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung, Prof Rudy, menyebut korporasi yang menerima keuntungan dari regulasi tersebut dapat terkena hukum pidana jika memenuhi unsur-unsur sesuai undang-undang. "Bisa mengadili korporasi secara pidana karena merupakan subyek hukum pidana," katanya, kemarin. Ahli Hukum Pidana Unila lainnya, Rini Fathonah, menambahkan masyarakat yang terdampak dari aturan ini bisa mengajukan kompensasi. Untuk itu, perlu mendata dan menginventarisasi dampak dari pembakaran panen tebu tersebut. Hal itu meliputi kerugian-kerugian masyarakat, baik kerugian secara kesehatan maupun lingkungan. "Jadi memang harus jelas juga, misalnya adanya pembakaran tebu, banyak yang terkena sesak napas, ISPA, maupun infeksi mata, dan sebagainya. Belum lagi dari kerusakan lingkungan, misalkan ada kegagalan panen akibat pembakaran itu dan lain sebagainya," ujarnya, kemarin. Class Action Warga terdampak pembakaran panen tebu dapat menerima kompensasi dari korporasi dan ada mekanismenya. "Celah kompensasi sebenarnya bisa melalui mekanisme sanksi oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri, kemarin. Irfan mengungkapkan sebelumnya juga ada peraturan daerah terkait hal itu, tapi saat ini tidak berlaku lagi. Dalam perda itu, masyarakat bisa mengajukan gugatan ganti rugi. "Itu bisa memperjuangkannya melalui DPRD Lampung untuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi termasuk ganti rugi pemulihan. Selain itu,perwakilan masyarakat juga bisa menempuh jalur class action ," katanya. Aliansi Komando Aksi Rakyat Lampung (AKAR Lampung) resmi melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan mantan pejabat dan korporasi perkebunan tebu kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Staf SPKT Kejati Lampung sudah menerima laporan, Rabu (10/7) "Sudah mereka terima, cuma mereka bilang ada waktu empat belas hari untuk menganalisis dan memberi jawaban," kata Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta'in, kemarin. Dia menyatakan sebelumnya sudah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Kejagung melimpahkan ke Kejati untuk menangani kasus tersebut. "Tanggapan Kejagung sebaiknya ke kejati agar tidak ada tumpang tindih laporan, prosedural saja," ujarnya. Dia menambahkan jika dalam waktu sepekan tidak ada tanggapan Kejati, pihaknya akan melapor ke Kejagung maupun KPK terkait kasus tersebut. Sebab, regulasi tentang tata kelola panen tebu dan produktivitas tanaman tebu dengan cara membakar merugikan masyarakat dan lingkungan. Selama periode berlakunya peraturan tersebut, AKAR Lampung mencatat banyaknya kasus penyakit pernapasan dan kulit di kalangan warga yang tinggal di sekitar area perkebunan. (CR2/TV1/SAL/R4)

Kejar Kompensasi Bakar Panen Tebu

Perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan kesehatan akibat dari pembakaran panen tebu.

Kodim dan Polres Lamteng Bersiap Amankan Kunjungan Presiden Jokowi

Taati Regulasi!

Muharram Candra Lugina

Taati Regulasi!

Lampung Targetkan Raih 35 Medali Emas di PON 2024

Dua Remaja Kepergok Bawa Sabu dan Alat Hisap

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum'at, 12 Juli 2024

Stan Lamteng di Apkasi Expo 2024 Dapat Kunjungan Gibran Rakabuming

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 16 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi