KPK Dalami Dana Rp3,5 Miliar Azis Syamsuddin

KPK tidak segan menindak Azis jika ada bukti permulaan yang cukup. ASRUL SEPTIAN MALIK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mengusut dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan pihak swasta Aliza Gunadi memberikan uang Rp3,09 miliar dan US$36 ribu (Rp513 juta) kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. KPK tak pandang bulu meski Azis pimpinan DPR. "KPK ingin memastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, kami perhatikan. Tentu kami pelajari dan dalami, termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta di persidangan," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Senin (6/9). Menurut dia, Lembaga Antikorupsi berkomitmen memberantas rasuah di Indonesia. Dia tidak segan menindak Azis jika ada bukti permulaan yang cukup. Meski begitu, Firli tidak mau gegabah. Lembaga Antikorupsi membutuh waktu untuk mendalami aliran uang tersebut. Masyarakat diminta bersabar. "Tolong berikan waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," tutur Firli. Dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Robin disebut menerima hadiah atau janji berupa uang Rp11.025.077.000 dan US$36 ribu. Robin dibantu pengacara Maskur Husain dalam aksinya. Dana itu diterima selama Juli 2020-April 2021 di berbagai tempat. Uang suap pertama yang tertuang pada dakwaan sesuai data SIPP terkait kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai, Sumatra Utara. Uang Rp1,695 miliar diberikan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Pemberian kedua dari Azis Syamsuddin dan Aliza. Jumlah uang yang diserahkan mencapai Rp3,09 miliar serta US$36 ribu. Ketiga, Robin diduga menerima uang dalam kasus gratifikasi Rumah Sakit Bunda di Cimahi, Jawa Barat. Dia diduga menerima Rp507,39 juta dari Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Keempat, Robin diduga menerima uang Rp525 juta dari Direktur Utama PT Tenjo Jaya Usman Effendi. Terakhir, dia diduga menerima uang Rp5,17 miliar dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang terjerat kasus gratifikasi dan pencucian uang di KPK. Menurut dia, prinsip the sun rise and the sun set mengharuskan seseorang segera diajukan ke pengadilan ketika ditetapkan menjadi tersangka. Alhasil, Lembaga Antikorupsi harus mempunyai bukti kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. "KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas KPK, di antaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Firli. Bukti Aliran Dana Saat ini, Lembaga Antikorupsi sibuk mencari bukti aliran dana dari Azis kepada Robin. Masyarakat diminta bersabar. KPK membutuhkan waktu untuk mendalami perkara. "Tugas penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, dan dengan bukti- bukti tersebut membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya," tutur Firli. Sementara, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum menindaklanjuti laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. MKD beralasan menunggu proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Azis disebut dalam dakwaan eks penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Politikus Partai Golkar itu diduga memberikan uang Rp3 miliar kepada Robin. "Terkait nama Pak Azis Syamsudin dalam surat dakwaan Robin, kami menghormati proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Tipikor," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman melalui keterangan tertulis, Senin (6/9). Habiburokhman tak memungkiri kasus yang menyeret Azis terkait dugaan pelanggaran hukum sekaligus kode etik DPR. Namun, MKD ogah buru-buru memproses Azis lantaran khawatir memengaruhi proses hukum yang berjalan. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, indikasi keterlibatan Aziz, harus bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan karena Aziz tercantum sebagai penyuap. Ia menilai dalam sidang agenda dakwaan, keterangan saksi dan urutan agenda sidang lainnya, harus dicermati secara seksama. Jika peran-peran terduga penyuap jelas, KPK harus segera mengambil tindakan. "Jika ditemukan bukti dan semakin terang, ya proses berikutnya mestinya diterbikan surat perintah penyidikan (Untuk Aziz), jangan ragu, jadi apakah Pak Firli dapat memenuhi harapan masyarakat untuk menuntaskan dugaan yang terlibat, siapapun itu, ya kita tunggu," ujar Boyamin Saiman. (MEDCOM.ID/O1) asrul@lampungpost.co.id

KPK Dalami Dana Rp3,5 Miliar Azis Syamsuddin

Pengelolaan Dana Haji Dinilai Lebih Baik

Gunung Sanggabuana Diusulkan Jadi Taman Nasional

Dian Wahyu Kusuma

Gunung Sanggabuana Diusulkan Jadi Taman Nasional

Perosotan Purchasing Manager Index!

Palembang Atur PTM Hanya Libatkan 30 Persen Siswa di Kelas

Pekon Puralaksana Bangun Destinasi Wisata Ci Kahuripan

Pekon Rejosari Cegah Stunting

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 18 Agustus 2025

Kondisi PSM Makassar Belum Ideal Jelang Laga Kedua

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 14 Agustus 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda