KTNA Minta Kaji Ulang Rencana Impor Beras

ASOSIASI petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras. Impor diketahui akan dilakukan pada saat produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat. "Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," kata Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangan tertulis, Senin (8/3). Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini. Dia mengatakan para petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan. Yadi mengungkapkan saat ini di beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki masa panen yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan. Dia memastikan bahwa awal Maret hingga Mei merupakan masa panen raya. "Maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," katanya. Selain itu, lanjut dia, ada potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya potensi peningkatan produksi padi pada 2021 yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. "Untuk itu KTNA berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional," kata Yadi. Pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional. (ANT/O1)

KTNA Minta Kaji Ulang Rencana Impor Beras

Pejabat Kemensos Akui Terima Brompton

Vaksinasi Lansia Dekat Rumah

Dian Wahyu Kusuma

Vaksinasi Lansia Dekat Rumah

Konsultan Pajak Harus Berintegritas

Tancap Gas Kejar Lamteng Zona Hijau

42 Rumah Rusak Disapu Angin Kencang

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 9 Maret 2021

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 31 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi