RICKY MARLY
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus semakin digenjot untuk dapat mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada 2024.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%.
“Kalau kita lihat angka kelahiran kita sekitar 4,8 juta per tahun, berarti paling tidak per tahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian. Kalau angka stunting-nya per tahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh presiden,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada rapat virtual mengukur keberhasilan pengentasan kemiskinan di tahun 2020, Kamis (10/9).
Menurut Muhadjir, perlu ada langkah-langkah strategis dan terobosan yang dilakukan agar Indonesia mampu menurunkan angka stunting sesuai yang ditargetkan presiden.
“Karena itu, saya berharap dengan adanya seminar seperti ini, nanti langkah-langkahnya akan lebih konkret dan bisa betul-betul memenuhi target,” kata dia.
Strategi Nasional
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyebutkan beberapa strategi percepatan penurunan stunting ke depan. Salah satunya, di dalam RPJMN 2020 dan RKP 2020—2021, penanganan stunting masuk menjadi proyek prioritas nasional.
“Kita sudah ada stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah. Oleh karena itu, kita sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan perpres penurunan stunting,” kata dia.
Ia pun menjelaskan rancangan perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres itu nantinya akan mengoordinasikan sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.
Selain itu, beberapa hal yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran yang tepat sasaran, membangun dasbor untuk melihat capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen yang kuat dari pejabat daerah baik gubernur, bupati ataupun wali kota.
“Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak, termasuk swasta dan NGO,” ujar Subandi.
Untuk diketahui, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai wakil ketua pengarah tim percepatan penurunan stunting. Sedangkan, pelaksana terdiri dari menteri PPN/kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. (MI/R4)
rickymarly@lampungpost.co.id
