Aset Negara Tercatat Capai Enam Ribu Triliun

DIREKTUR Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengungkapkan aset negara di neraca tercatat di kisaran Rp6.000 triliun naik dari nilai BMN di 2018. Diketahui nilai BMN mencapai Rp5.728,49 triliun pada Oktober 2018. Nilai itu didapat setelah pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap 945.460 item BMN dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, jalan, irigasi, dan jembatan. "Itu modal besar untuk pembangunan, cuma masih menunggu audit BPK. Mudah-mudahan lolos dan bisa disajikan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019," kata Encep dalam seminar Property Outlook 2020: Manajemen Properti Berbasis Teknologi, di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (18/12). Aset negara kini mulai menjadi sorotan di tengah gencarnya pemerintah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Jembatan, pelabuhan, bandara, MRT, hingga LRT melibatkan BMN. Lebih lagi kini BMN Indonesia telah menyebar ke berbagai negara. "BMN kita itu sudah ada di seluruh dunia, ada bungker di Afganistan, di Washington, Swiss ada. Nanti kita juga punya keduataan besar RI di Uni Emirat Arab," ujarnya. Pemanfaatan BMN merupakan keniscayaan agar penerimaan negara tetap optimal. Oleh karena itu, aset negara harus bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan. Pemindahan Ibukota Berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur yang diikuti dengan pembangunan gedung dan infrastruktur Pemerintah Pusat baru. Encep mengaku bertanya-tanya, bagaimana dengan gedung pemerintah yang ada di Jakarta nantinya. Pasalnya, setiap gedung pemerintah merupakan aset negara. "Kemenkeu pindah ke Kaltim 2024, saya mau tanya gedung senilai Rp5 triliun lebih ini mau dijadikan apa?" ujar dia. "Kemarin, saya berbicara dengan investor, gedung DPR ini 26 hektare mau diapakan? Mereka bilang bisa dijadikan gedung opera, seperti di Sydney. Ini bukan dijual ya, tetapi dioptimalkan," kata dia. Menimpali pertanyaan Encep, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, Lukas Bong, mengungkapkan masih akan menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya. "Kita sudah melihat opportunity itu, tetapi kami masih melihat dan menunggu regulasinya seperti apa nanti. Kami bersedia duduk bersama apa yang bisa dikelola dan dioptimalkan, gedung pemerintah ini banyak di wilayah protokol, memiliki konsep TOD. Ini sangat strategis. Di gedung DPR itu mungkin bisa kita jadikan concert hall ," ujar Lukas. (MI/K2)

Aset Negara Tercatat Capai Enam Ribu Triliun

Hasil Sanggahan Diumumkan 26 Desember

Firmansyah Ingin Warga Bebas Buta Baca Al-Qur’an

Firman Luqmanulhakim

Firmansyah Ingin Warga Bebas Buta Baca Al-Qur'an

Kasus Mafia Peradilan, KPK Panggil Sekretaris MA

Tim Satgas Kejar KKB Papua Penembak Prajurit TNI

Pemprov Lampung Pertahankan Prestasi Upsus Siwab

Regulasi Vape Mesti Didasarkan pada Risiko

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 19 Juli 2025

Guru PJOK Punya Peran untuk Membantu Pencegahan Penyakit

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 18 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda