Kinerja KPK Tidak akan Terhambat oleh Tiga Perpres

DRAF peraturan presiden (perpres) yang akan dikeluarkan tidak menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas. Ketiga perpres, yaitu terkait dengan dewan pengawas, perubahan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN), dan organisasi tata kerja (OTK). "Kalau Dewan Pengawas karena memang mandat dari Pasal 37 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi memang perlu dibentuk melalui perpres karena berkaitan dengan kelembagaan dan regulasi. Sebab, perpres itu menjadi wewenang presiden untuk membentuknya," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron kepada Media Indonesia (grup Lampung Post ), Minggu (5/1). Menurut dia, untuk tugas, penyelenggaraan, dan pengawasan sudah detail. Pada UU baik wewenangnya hingga cara pelaksanaan pengawasan sudah cukup. "Selain itu, seperti izin untuk menyita, menggeledah, dan menyadap juga baik. Namun, yang beralih adalah pengawasan internal yang selama ini diawasi internal KPK menjadi ranah wewenang Dewan pengawas," ujarnya. Walaupun begitu, kehadiran dewan pengawas di periode ini dinilai tidak menghambat kinerja lembaga antirasuah tersebut. Nurul melihat kehadiran dewan pengawas positif sebagai navigator. "Saya menanggapi positif kehadiran dewan pengawas, Jika KPK driver , dewan pengawas adalah navigator yang memberi arahan. Kami sangat positif ada yang mengarahkan, jadi tidak ada masalah," ujar pria kelahiran Sumenep, Madura tersebut. "Jadi kode etik pengawas sudah wilayah dewan pengawas. Jadi saya dan semua berharap pengawasan itu untuk menjaga maruah KPK dengan perilaku SDM," katanya. Status Lebih Rapi Sementara perpres perubahan status pegawai KPK jadi ASN merupakan peralihan yang diatur agar status pegawai KPK menjadi lebih rapi sebagai ASN. "ASN peralihan status administrasi saja yang semula pegawai tetap/tidak tetap KPK menjadi ASN. Walau begitu, ada prosedur dan syaratnya seperti tes untuk menyesuaikan dengan PNS seperti loyalitas kepada NKRI," katanya. Walaupun begitu, perekrutan tetap memiliki prosedurnya dan pegawai KPK harus melalui prosedur tersebut. "Itu proses administrasi yaitu proses penyesuaian dan prosedur mengalihstatuskan dari pegawai KPK seakan tidak terstruktur dalam ASN sekarang menjadi terstruktur," katanya. Namun, untuk perpres terkait organisasi tata kerja KPK, Nurul menilai tidak perlu keluar. Sebab, hal tersebut merupakan wewenang dari internal KPK. Wewenang tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "OTK memang ada perdebatan. Begini, pemerintah sedang menyusun draf perpres tentang tata kerja pimpinan. Padahal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerintahkan atau memandatkan menyusun OTK ini. Pasal 25 UU 19/2019 tetap seperti 30/2002," ujarnya. Saat ini, pimpinan KPK memiliki tugas tambahan dalam memberantas korupsi, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu tercantum dalam Pasal 6 huruf F UU 19/2019. "Hal yang baru, hanya untuk menyesuaikan dengan tupoksi yang selama ini ada, yakni 5 sekarang ditambah jadi 6 yaitu kewenangan melaksanakan keputusan. Maka ada deputi bidang pelaksanaan keputusan. Memang kami menerima dari pemerintah tapi pada saat pembahasan kami tidak ikut," ujarnya. (MI/L2)

Kinerja KPK Tidak akan Terhambat oleh Tiga Perpres

Lelaki yang Menjadi Api

Negara Asing Diingatkan Jangan Ganggu RI

Muharram Candra Lugina

Negara Asing Diingatkan Jangan Ganggu RI

Kegiatan Sekolah Terdampak Banjir Bisa Diliburkan

Nasabah Ambyar

Polisi Panggil Novel sebagai Saksi

Kepulangan Jasad Qassem Soleimani di Iran Disambut Ribuan Pelayat

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 05 Maret 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi