Koruptor Lebih Takut Miskin Ketimbang Mati

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hukuman memiskinkan koruptor lebih efektif ketimbang hukuman mati. Hukuman mati dinilai 'kuno' dan ditinggalkan negara lain. "Orang lebih takut miskin dibanding takut mati. Korupsi dana bencana alam misalnya itu diatur hukuman mati buat pelakunya di UU Tipikor, tapi orang takut? Kan enggak, terus aja (korupsi)," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019. Agus menilai hukuman mati tak membuat pelaku jera. Langkah memiskinkan koruptor dinilai lebih tepat untuk 'menakuti' seluruh pihak tak mendekati praktik rasuah. Korupsi juga terjadi bukan karena seseorang tak memiliki uang. Biasanya, perilaku itu muncul saat seseorang selalu merasa kekurangan. "Uang sudah banyak tapi merasa tidak pernah cukup karena faktor serakah itu, atau bahasa kerennya corruption by greed," kata dia. ICW juga menyoroti sikap para koruptor dalam menjalani masa hukuman. Mereka tetap bisa hidup mewah meski berada di dalam bui. “Jadi harus dimiskinkan, selama belum dimiskinkan maka koruptor bisa beli layanan dipenjara,” jelas Agus. Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) tertulis "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan'. Dalam Bab Penjelasan Pasal demi Pasal UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, ‘Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi'.

Koruptor Lebih Takut Miskin Ketimbang Mati

Seorang Pria Dikepung Massa di Kemiling

AS Peringatkan Korut Konsekuensi Uji Coba Rudal

Bambang Pamungkas

AS Peringatkan Korut Konsekuensi Uji Coba Rudal

Baca Sampai Akhir

Jual Beli Daring dalam Fikih Muamalah

Pencalonan Gibran Murni Kompetisi

Pengusaha Tahu Tempe Curhat ke Wiyadi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 26 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 23 Januari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 24 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi