Pemerintah Siapkan Rp11,67 T untuk Subsidi Perumahan

PEMERINTAH pada 2020 mengalokasikan anggaran Rp11,67 triliun untuk subsidi kredit pemilikan rumah (KPR). Sebagian besar dana tersebut disalurkan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang mencapai Rp11 triliun untuk membiayai 102 ribu hunian. Sisa anggaran yang ada disebarkan ke skema subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp600 miliar untuk 150 ribu unit rumah dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) Rp13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan khusus untuk BP2BT, anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga mencapai 50 ribu unit. "Hal itu bisa dilakukan karena BP2BT berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang kenaikan target output dan anggaran tidak memerlukan persetujuan DPR," ujar Heri di kantornya, Jakarta, Kamis (26/12). Selain itu, pada tahun depan, pemerintah juga masih akan mengeluarkan dana Rp3,8 miliar untuk menanggung beban bunga dari skema subsidi beban bunga (SSB). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah, mulai 2020 akan menghentikan program KPR SSB karena dinilai sangat membebani APBN. Walaupun sudah dihentikan, anggaran untuk SSB dipastikan masih akan terus mengalir demi menutupi beban bunga sepanjang masa tenor bergulir yang rata-rata mencapai 20 tahun. Belum Diminati Sementara itu, hingga kini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikan turut serta dalam program pembangunan perumahan dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). "Sampai sekarang kami belum menemukan peminat dari swasta, baik developer atau investor di sektor perumahan," ujar Eko. Dia menyatakan belum adanya tanda-tanda dari swasta ikut terlibat tidak terlepas dari program tersebut yang memang baru saja digaungkan dan masih dalam tahap pematangan. Sedianya, program KPBU pada perumahan tidak berbeda dengan KPBU pada sektor-sektor lain seperti jalan tol. Pemerintah akan turut membantu dalam hal penyiapan studi bahka hingga pembangunan sebagian fisik proyek. "Jadi ini sama seperti skema KPBU lainnya. Insentif disiapkan seperti itu," ujarnya. Dia menyebut saat ini sudah ada satu proyek KPBU perumahan yang tengah berjalan, namun itu diinisiasi Pemerintah Kota Bandung. "Tanahnya pakai punya pemda setempat," katanya. Sedianya, pemerintah telah menyiapkan empat proyek yang akan dijadikan pilot program KPBU perumahan. Keempat proyek tersebut terletak di Bandung, Bekasi, Palembang, dan Pontianak. (MI/L2)

Pemerintah Siapkan Rp11,67 T untuk Subsidi Perumahan

Gerhana Matahari Jadi Alternatif Liburan Keluarga

Harga Telur dan Ayam Terus Naik Menjelang Tahun Baru

Muharram Candra Lugina

Harga Telur dan Ayam Terus Naik Menjelang Tahun Baru

Dorong Wisata dengan Layanan

Rezeki Akhir Tahun Penjaja Ban di Pantai

Gol Alli Amankan 3 Poin Hotspur di Laga Boxing Day

Tragedi 15 Tahun Tsunami 2004 Diperingati Sejumlah Negara

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi