Penerapan Pajak Karbon Harus Berkeadilan

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyambut baik rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak karbon. Namun demikian, Walhi menyatakan penerapan pajak karbon di lapangan jangan sampai memberatkan konsumen. "Yang paling penting operasional. Jangan sampai perusahaan emisi menurunkan atau mengalihkan tanggung jawab untuk bayar karbon ke konsumen dan menjadikan harga produk jadi tinggi," kata Manajer Kampannye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono, Sabtu (31/7). Selain itu, peraturan pajak karbon harus dibuat secara adil. Artinya, semakin tinggi emisi yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan, maka semakin tinggi pula beban pajaknya. "Itu yang harus dilihat bahwa selama ini ada perbedaan antara mereka yang miskin dan kaya dalam konteks emisi karbon. Kalau menyamaratakan gak adil," tegas Yuyun. Ia menegaskan, pajak karbon memang sudah seharusnya segera diterapkan di Indonesia. Hal itu bertujuan agar perusahaan yang memiliki dampak pada kerusakan lingkungan harus dipaksa bertanggung jawab atau mungkin bertransformasi. "Ini mungkin gak akan berpengaruh besar terhadap target zero net emission 2060. Tapi setidaknya ini menjawab kebutuhan pendanaan yang tidak bergantung dari negara maju sekaligus tidak bergantung pada dagang karbon," ucap Yuyun. Hal ini juga bisa mendorong adanya transformasi bisnis usaha agar mereka tidak beranggapan bahwa mereka bisa mengelak tanggung jawab dari aktivitas bisnis. Seperti diketahui, berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus menurunkan emisi karbonnya untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius di atas suhu bumi pada masa praindustri. Adapun, Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% dengan usaha sendiri pada 2030, dan mencapai 41% jika ada dukungan internasional. Adapun, pajak karbon menjadi salah satu instrumen untuk sumber pendanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan diterapkan di Indonesia. Rencananya pemerintah akan menerapkan tarif pajak karbon sebesar Rp75 ribu per kilogram karbondioksida ekuivalen atau satuan yang setara. (MI/O1)

Penerapan Pajak Karbon Harus Berkeadilan

Tim Butuh Persiapan Lebih Lama Hadapi Liga 1

Gakkum KLHK Limpahkan 2 Tersangka Pembalakan Liar

Dian Wahyu Kusuma

Gakkum KLHK Limpahkan 2 Tersangka Pembalakan Liar

18 Pegawai KPK Antusias Ikuti Diklat Bela Negara

Nurul Akmal Diharap Mencapai Angkatan Terbaik Olimpiade

Satu Tersangka ASABRI Meninggal, Perkara Tetap Lanjut

Manchester City Tawar Jack Grealish 100 Juta Pound

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi