Polri Evaluasi Sistem Keamanan di Polsek

Pemberian rasa aman kepada masyarakat di kantor polisi adalah keniscayaan sehingga tindak pidana oleh polisi mestinya tidak terjadi. DIAN WAHYU KUSUMA POLRI akan mengevaluasi sistem pengamanan di kantor polisi di semua wilayah. Hal itu sebagai tindak lanjut kasus pemerkosaan remaja berusia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat. "Setelah (penyidikan) itu baru kami analisis (pengamanan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kamis (24/6). Argo menyebut saat ini, proses penyidikan masih terhadap tersangka Briptu II. Hasil penyidikan bakal menjadi rujukan membenahi pengamanan di polsek. Argo menambahkan pemberian rasa aman kepada masyarakat di kantor polisi adalah keniscayaan. Sehingga tindak pidana yang dilakukan polisi tidak terjadi. "Nanti kami lihat hasilnya seperti apa. Pada prinsipnya kantor polisi aman," ujar jenderal bintang dua itu. "Yang pasti diberikan tindakan tegas. Ancaman tertingginya di PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan diajukan ke peradilan pidana," kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Adip Rojikan, Rabu (23/6). Adip menyebut Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara bekerja cepat dengan memulai unsur pembuktiannya. Penyidik juga telah merekonstruksi perkara tersebut. "Terhadap yang bersangkutan berkasnya akan diselesaikan dan dikirim ke jaksa," ujar dia. Polri menyesalkan dan meminta maaf terkait personel jajarannya yang bertindak keji dengan memerkosa perempuan berusia 16 tahun di Mapolsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat itu. Permohonan Maaf Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo menuturkan pihaknya akan segera memproses pemecatan Briptu II yang melakukan aksi tersebut. "Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia terhadap perbuatan keji dan biadab tersangka," ujar Sambo, Kamis (24/6). Sambo menyebut Briptu II akan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sembari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukannya berlangsung. Tersangka, ujar Sambo, akan diseret ke sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sambo mengatakan pihak kepolisian juga akan memberikan pendampingan kepada korban. Sambo menegaskan pihaknya bakal menindak tegas setiap kejahatan dan perbuatan tercela yang dilakukan anggota Polri sehingga membuat kegaduhan di masyarakat. Sambo pun meminta masyarakat aktif melaporkan polisi-polisi nakal melalui kanal-kanal pelaporan yang telah disediakan Propam Polri. "Akan segera ditindak, tanpa pandang bulu," ujarnya. Sebelumnya, Briptu II sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Ancaman hukumannya maksimum pidana 15 tahun dan denda maksimum Rp5 miliar. Briptu II juga dijerat pasal berlapis, yakni dari Pasal 76D, Pasal 76E jo Pasal 80 Ayat (1), dan Pasal 81 Ayat (1) UU 35/14 tentang Perlindungan Anak. (MI/R4) dian@lampungpost.co.id

Polri Evaluasi Sistem Keamanan di Polsek

Nobar Ilegal Euro 2020 bakal Ditindak

Distan Tubaba Bersama BPTP Kembangkan Vanili dan Ubi Kayu

Dian Wahyu Kusuma

Distan Tubaba Bersama BPTP Kembangkan Vanili dan Ubi Kayu

Belanda Tersubur di Fase Grup

Pabrik Gula Bungamayang Optimistis Laba Rp112 M

Ronaldo Pimpin Daftar Top Skor

Benzema Masih Layak Jadi Andalan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 19 Juli 2025

Guru PJOK Punya Peran untuk Membantu Pencegahan Penyakit

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 21 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda