Tim Kajian UU ITE Masih Stagnan

DIAN WAHYU KUSUMA TIM yang dibentuk pemerintah terkait dengan rencana revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih berkutat pada penyusunan jadwal kajian. Belum terungkap langkah besar dari tim bentukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. "Nanti ya, beberapa langkah masih dibahas tim," ujar Deputi III Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo, Rabu (24/2). Staf Khusus Kementerian Kominfo Dedy Permadi menjelaskan tim yang diikutinya masih berkutat dalam pembahasan perumusan analisis penerapan UU ITE. Tim ini telah dibentuk empat hari lalu. "Saat ini sedang dilakukan pembahasan di kedua tim. Tim I melakukan perumusan kriteria penerapan, sedangkan tim II melakukan telah substansi UU ITE," kata dia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan personelnya menyosialisasikan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak hanya kepada jajaran internal Polri, sosialisasi perlu diberikan kepada masyarakat. "Sehingga tidak dibentur-benturkan (dengan UU ITE). Karena saya melihat di perkembangan media sosial, statement kita masih belum seragam. Saya harapkan bisa kita samakan," kata Listyo. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tim yang dibentuk untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo dalam merespons desakan publik terkait revisi UU ITE diberi waktu kerja tiga bulan hingga 22 Mei nanti. Tim ini bekerja untuk menentukan perlu tidaknya revisi UU ITE. Regulasi ini menjadi sorotan karena di dalamnya dinilai terdapat beberapa pasal karet yang mengancam kebebasan berpendapat dan menghadirkan ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Pesimistis Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) pun menilai pemilihan tim pengkaji UU ITE tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian itu, kata Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur selaku perwakilan KMS, didasarkan pada dua hal. Pertama, tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga. Kedua, KMS juga menilai tim kajian UU ITE ini dipimpin oleh orang yang selama ini dinilai berpotensi menghambat upaya revisi. "Dan dinilai tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki demokrasi yang jelas-jelas bersumber dari adanya pasal-pasal karet UU ITE,” ujar Isnur. (MI/R4) dian@lampungpost.co.id

Tim Kajian UU ITE Masih Stagnan

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim pengkaji UU ITE tidak akan sesuai harapan masyarakat.

1,8 Juta Unit Sumur Resapan Atasi Banjir

Stafsus Edhy Ungkap Dana Titipan dari Perusahaan

Dian Wahyu Kusuma

Stafsus Edhy Ungkap Dana Titipan dari Perusahaan

Bali United Mantapkan Barisan Pertahanan

Gubernur Ajak Kelola Lampung

Pendaftar SNMPTN Naik Signifikan

Satu Kaki Muenchen di Perempat Final

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 11 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi