PEMKAB Cianjur, Jawa Barat, menjadikan 25 desa di lima kecamatan sebagai percontohan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, dimana dinas terkait tengah mempersiapkan sejumlah program serta melakukan validasi data.
“Angka warga miskin di Cianjur berdasarkan DTKS mencapai 300 ribu jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 90.480 jiwa, sehingga Cianjur masuk dalam daerah lima besar di Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Sosial Cianjur Asep Suparman.
Dia menjelaskan, 90 ribu warga miskin tersebut tersebar di 354 desa di 32 kecamatan, sehingga pihaknya mengambil 25 desa sebagai percontohan penanganan kemiskinan kritis yang sebagian besar terletak di wilayah selatan Cianjur.
Kelima kecamatan itu, Cidaun, Pasirkuda, Cijati, Campaka Mulya dan Tanggeung, diajukan berdasarkan indeks desa mandiri dan beberapa desa masuk dalam kategori desa tertinggal, dengan harapan setelah dilakukan penanganan dapat terjadi peningkatan perekonomian.
“Berbagai program akan diterapkan, sebagai upaya meningkatkan IPM dan SDM masyarakat serta melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan, sehingga dapat meningkatkan status perekonomian warga,” kata dia.
Hingga saat ini, pihaknya masih mendata berapa banyak warga miskin di Cianjur yang masuk DTKS dan program apa saja yang dapat diterapkan sehingga tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan agar Cianjur keluar dari peringkat lima terbesar di Jabar sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, membuat Cianjur masuk dalam lima kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi di Jabar, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menekan angka tersebut.
Pemkab akan berupaya mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan IPM dengan berbagai cara seperti meningkatkan kualitas pendidikan hingga pertanian. “Untuk pendidikannya, kita akan genjot dengan memperbanyak PKBM sebagai sarana anak putus sekolah, sedangkan pertanian akan digenjot lebih luas karena mayoritas warga Cianjur berprofesi sebagai petani,” katanya.
Pemerintah daerah akan memfasilitasi pemasaran melalui BUMD perdagangan dengan harapan pendidikan yang bagus dan sektor ekonomi dari pertanian yang meningkat dapat mengentaskan kemiskinan. (ANT/D2)
