KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengarahkan agar daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur harus didata ulang.
“Pendataan ulang DPT pilkades harus dilakukan masing-masing desa sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nurbayah, Minggu (29/8).
Masa jabatan 14 kepala desa di Kabupaten Penajam Paser Utara berakhir pada 27 Januari 2022, dan dijadwalkan 14 desa tersebut menggelar pilkades serentak pada 15 Desember 2021.
Kepala desa yang habis masa jabatannya meliputi kepala desa Tengin Baru, Bukit Raya, Wonosari, Sumber Sari, Sri Raharja, Rawa Mulia, Sebakung Jaya, dan kepala desa Gunung Makmur.
Kemudian, kepala desa Babulu Darat, Babulu Laut, Sesulu, Api-Api, Girimukti, serta kepala desa Bukit Subur masa jabatannya juga berakhir pada 27 Januari 2022.
Ke-14 desa yang akan menyelenggarakan pilkades serentak 2021 tersebut menurut Nurbayah, telah membentuk tim panitia yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris I dan II, serta bendahara. “Kami telah menerima SK (surat keputusan) panitia pilkades, dan penyerahan SK kepada 14 desa dilakukan mulai pekan lalu,” ujarnya.
Dia mengatakan masing-masing desa saat ini mulai mempersiapkan tahapan pilkades sesuai matriks atau susunan penyelenggaraan. Salah satu persiapan tahapan pilkades serentak yakni pendataan ulang DPT pilkades, dan warga berusia 17 tahun wajib didata dan dimasukkan dalam DPT pilkades 2021.
Pantia pilkades, kata Nurbayah, juga harus segera membentuk KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dengan jumlah tujuh orang setiap TPS (tempat pemungutan suara).
Jumlah DPT pilkades serentak 2021 dibatasi, satu TPS maksimal 500 orang untuk mengantisipasi kerumunan, agar tidak terjadi klaster atau kelompok baru penularan virus corona. (ANT/D2)
