PENGENTASAN kemiskinan akan lebih mudah bila memulainya dari desa. Sebab, desa merupakan basis mikro yang lebih mudah memetakan permasalahan dan penyelesaiannya.
“Karena kalau penanganan apa pun, kalau basisnya mikro akan lebih mudah memetakan karena levelnya kecil. Dan kalau ada masalah, lebih mudah di-treatment,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di Jepara, Kamis (16/9).
Iskandar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan itu dengan turunnnya angka kemiskinan yang melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami harus tahu lapangan dan petakan di Jawa Tengah, Jepara termasuk yang bagus, tingkat kemiskinannya rendah. Bahkan, melebihi ekspektasi dari yang ada dalam RPJMD-nya,” ujarnya.
Angka kemiskinan di Kota Ukir itu turun menjadi 6,06% pada 2019. Capaian itu melebihi target RPJMD Kabupaten Jepara pada 2022 yang 8 persen. Namun, pada 2020 angka kemiskinan di Bumi Kartini kembali naik menjadi 7,1% lantaran dampak dari pandemi Covid-19.
“Kami apresiasi Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang bagus banget dari sisi penanganan kemiskinannya. Hari ini memang (kemiskinan) posisinya naik dan semua ini rata-rata karena pandemi,” katanya.
Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah dan upaya pengentasan kemiskinan. Baik itu program yang melalui kelompok masyarakat maupun langsung kepada warga masyarakat.
“Selama pandemi ini bantuan langsung untuk masyarakat dari pemerintah daerah juga banyak, memang angka (kemiskinan) naik, tapi kondisi itu kan terjadi di semua daerah,” ujarnya. (MEDCOM.ID/D1)
