PEMERINTAH Pusat sudah menggelontorkan dana desa (DD) Rp400,1 triliun dalam tujuh tahun terakhir atau sejak 2015. Aparatur desa untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut.
“Hati-hati dalam mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali Rp400,1 triliun. Begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana ini perlu saya ingatkan,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (20/12).
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam peluncuran sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembukaan rapat koordinasi nasional BUMDes 2021. Hadir dalam kegiatan itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pejabat terkait lainnya.
“Kalau kita lihat APBD desa juga meningkat drastis. Pada 2014 itu rata-rata Rp329 juta, pada 2015 sudah naik jadi Rp701 juta, dan 2021 menjadi Rp1,6 miliar,” ujarnya.
Dari Pinggiran
Jokowi menjelaskan sejak 2014 pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. “Membangun dari desa bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris. Pembangunan bukan hanya yang gede-gede saja, tapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung di desa. Kemudian memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa,” katanya.
Presiden menegaskan dari data yang ia miliki, dana desa telah menunjukkan pembangunan fisik desa. Contohnya jalan desa yang sudah terbangun sepanjang 227 ribu km, embung-embung kecil 4.500 unit, dan irigasi 71 ribu unit. Kemudian jembatan sepanjang 1,3 juta meter, pasar desa 10.300 unit, bumdes juga telah mencapai 57.200 unit.
Selain itu, pembangunan untuk kualitas hidup masyarakat di desa seperti peningkatan kualitas hidup air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer dan pembangunan posyandu 38 ribu unit. Polindes 12 ribu unit, drainase sepanjang 38 juta meter, sumur 5.900 unit, dan pembangunan tambahan PADU 56 ribu unit.
“Fasilitas olahraga, MCK semua dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terbangun. Penambahan bumdes sangat drastis yang naik 600% tepatnya 600,6% dari 8.100 unit pada 2018 menjadi 57.200,” ujarnya. (ANT/D1)
