Pemerintah Diminta Awasi Kegiatan Pertambangan

KETUA Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta pemerintah agar berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan nyawa dan berdampak buruk bagi lingkungan. Ia mengatakan peristiwa ambruknya tambang emas di beberapa lokasi di Indonesia yang menewaskan para pekerja bukan hal baru, terkhusus untuk lokasi tambang emas ilegal yang dilakukan di bekas lokasi tambang emas yang sudah tidak terpakai lagi. "Dalam hal ini diperlukan keadilan pemerintah untuk mengawasi kegiatan pertambangan yang dapat mengancam keselamatan dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan," kata Sugeng di Jakarta, Senin (23/5). Sugeng menyampaikan musibah longsor lubang tambang emas tanpa izin di Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada 28 April 2022, yang menewaskan 12 penambang perempuan menjadi kabar yang memilukan. Ia meminta penerapan good mining practicesatau (GMP) sebagai sesuatu yang mutlak dalam setiap aktivitas pertambangan "Selain itu, pihak perusahaan juga seyogianya turut bertanggung jawab terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di lingkungan sekitar untuk meminimalisasi kejadian serupa ini," ujar Sugeng. Pada 2021, Kementerian ESDM mencatat setidaknya ada 3,7 juta orang melakukan aktivitas penambangan ilegal yang tersebar di 2.741 lokasi, dengan perincian 96 lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatra Selatan, serta 2.645 lokasi tambang mineral ilegal yang tersebar merata di seluruh provinsi. Dari 2.741 lokasi tambang ilegal itu, tercatat 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), 133 lokasi di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP. Kementerian ESDM menegaskan aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan bentuk tidak kejahatan yang melanggar hukum. Kegiatan pertambangan tanpa izin melanggar UUD 1945 lantaran tidak sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3). Bahkan, para pelakunya dinilai merugikan negara lantaran tidak membayar pajak, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan ada peran Pemerintah Pusat dalam kegiatan pertambangan berdasarkan Pasal 6 Undangan-Undang Nomor 3 Tahun 2020. "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha. Jadi, semua kegiatan yang berada di dalam wilayah kerja perusahaan adalah peran Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan," kata Ridwan.(ANT/E1) =========

Pemerintah Diminta Awasi Kegiatan Pertambangan

Skema DMO dan DPO Berdampak Tercukupinya Minyak Goreng

Gudang Beku Jaga Kualitas Ikan Tangkapan

Nur Jannah

Gudang Beku Jaga Kualitas Ikan Tangkapan

Barcelona Takluk di Laga Akhir Musim

Allegri Tegaskan Juventus Siap Hadapi Musim Baru

Pj Bupati Dilarang Lampaui Kewenangan

Suspek Positif PMK Mulai Menurun

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda