Pengelolaan Utang di 2021 Cermat dan Hati-hati

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPR agar pengelolaan utang negara harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Ini termasuk pengelolaan utang pada 2021. "Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (global)," kata dia dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9). Sebagai bagian dari langkah luar biasa dalam pembiayaan APBN 2020, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. "BI memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop / last resort ," ujarnya. Ia menambahkan koordinasi pemerintah dengan BI juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban ( burden sharing ) yang bersifat one-off . Menurut dia, kesepakatan dengan bank sentral menjadi penting dalam pengelolaan ekonomi baik fiskal maupun moneter. "Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk 2021, pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama BI untuk tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter," kata dia. Sebelumnya, Kemenkeku mencatat utang pemerintah hingga akhir Juli 2020 sebesar Rp5.434,86 triliun. Pinjaman itu mengalami kenaikan Rp170,79 triliun dari bulan sebelumnya Rp5.264,07 triliun. Dilansir dari data APBN KiTa , Rabu (26/8), rasio utang pemerintah meningkat jadi 33,63% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah masih jauh dari batas aman yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB. Secara nominal, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jika diperinci, utang pemerintah terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp4.596,26 triliun atau 84,57% dari total utang. Selain itu, pinjaman Rp838,6 triliun atau 15,43% dari keseluruhan utang pemerintah. Pinjaman pemerintah terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp10,53 triliun, pinjaman luar negeri Rp828,07 triliun yang terdiri atas pinjaman bilateral Rp318,24 triliun, multilateral Rp465,03 triliun, dan commercial bank Rp44,8 triliun. Sementara untuk SBN terdiri atas dominasi valuta asing Rp1.245,13 triliun yang terdiri atas surat utang negara (SUN) Rp985,77 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp259,36 triliun. Untuk SBN rupiah sebesar Rp3.351,13 triliun, terdiri atas SUN Rp2.718,09 triliun dan SBSN Rp633,04 triliun. (MEDCOM.ID/E1)

Pengelolaan Utang di 2021 Cermat dan Hati-hati

Optimalkan Dana Desa

Industri Penerbangan Diharapkan Pulih Sebelum 2022

effran

Industri Penerbangan Diharapkan Pulih Sebelum 2022

IHSG ke Level 5.310, Rupiah Terkoreksi

Emak-Emak Lima Kampung Garap Lahan Tidur

Pencuri Gas Melon Dibekuk Setelah 6 Tahun Buron

Pengedar Simpan Narkoba di Tiang Parabola

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 16 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 31 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi