Pengurangan Impor Elpiji Harus Prioritas

Pengurangan Impor Elpiji Harus P rioritas Jika tidak berani melakukan perubahan, impornya akan semakin besar dan ini akan jadi beban pemerintah karena disubsidi. ATIKA OKTARIA ------------- UPAYA pemerintah memangkas ketergantungan atas energi impor dinilai sebagai langkah tepat, antara lain dengan mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke energi yang bersumber di dalam negeri. Direktur Eksekutif ReForminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pengurangan impor elpiji harus menjadi prioritas. Selain konsumsinya terus membesar, produksi elpiji di dalam negeri juga cenderung rendah. "Tren yang ada menunjukkan konsumsi dan impor elpiji terus meningkat setiap tahun. Jika tidak berani melakukan perubahan, impornya akan semakin besar dan ini akan jadi beban pemerintah karena disubsidi," ujar Komaidi di Jakarta. Berdasarkan proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor LPG sampai 2024 akan mencapai 11,98 juta ton. Sementara produksi elpiji hanya 1,97 juta ton/tahun. Kapasitas produksi kilang elpiji dalam negeri ditargetkan sekitar 3,98 juta ton pada 2024. Akibat arus impor elpiji yang kian membesar, khusus di 2021 saja pemerintah terpaksa mengalokasikan subsidi hingga Rp37,85 triliun. Menurut Komaidi, besarnya angka subsidi elpiji tersebut sejatinya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi. Selain sumber gas bumi masih sangat besar, selama ini penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan aman. Kuncinya, kata dia, pemerintah serius dan konsisten untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan beberapa program pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga hingga kini hasilnya tidak optimal. "Perlu ada konsistensi dan komitmen riil bahwa program yang baik seperti pembangunan jargas 4 juta rumah tangga bisa diwujudkan. Energi ini adalah kebutuhan yang terus menerus, karena itu perlu kebijakan yang komprehensif, jangan parsial apalagi coba-coba," kata dia. Di tengah beban berat subsidi elpiji sejumlah rencana memang mulai dimunculkan. Salah satunya adalah rencana program 1 juta kompor listrik yang digagas oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program ini merupakan upaya untuk memaksimalkan cadangan listrik PLN yang mengalami kelebihan pasokan. Komaidi menilai program 1 juta kompor cukup baik dengan adanya upaya diversifikasi energi. Namun, ia melihat pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan program sebelumnya yang juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor elpiji. "Harusnya program jargas bisa lebih jadi prioritas. Apalagi pembangunan infrastruktur seperti jaringan pipa ini juga akan menciptakan multiplier ekonomi untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi," ujarnya. Kebutuhan Energi Kementerian ESDM sejatinya sudah memulai program jargas sejak 2009. Sesuai RPJMN yang telah ditetapkan sampai 2024 ditargetkan mampu dibangun jargas hingga 4 juta sambungan rumah tangga (SR). Meski program ini sudah berjalan lebih dari 12 tahun sampai saat ini yang terbangun 535.555 SR. Rendahnya realisasi pembangunan jargas SR ini berdampak pada gas bumi yang sumbernya sangat besar di dalam negeri lebih banyak diekspor. Sementara untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri pemerintah lebih banyak mengandalkan elpiji yang harus diimpor dan memberikan subsidi yang angkanya mencapai puluhan triliun tiap tahunnya. "Sebenarnya semua tahu bahwa gas bumi lebih efisien. Hanya saja dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah besar untuk mengoptimalkan sumber energi dalam negeri dan bukan justru mengandalkan impor yang merugikan," kata Komaidi. Dari segi efisiensi, Komaidi menyampaikan bahwa lokasi wilayah sangat menentukan. Artinya, untuk wilayah yang sudah memiliki infrastruktur dan pasokan gas maka jargas relatif lebih murah. Namun, untuk wilayah yang tidak memiliki potensi gas, maka kompor listrik lebih fleksibel mengingat distribusi listrik bisa lebih menjangkau daerah yang lebih sulit sekalipun. “Saran saya untuk wilayah yang memang memiliki sumber gas atau masih terjangkau untuk dapat dipenuhi pasokan gasnya lebih baik jargas dioptimalkan terlebih dahulu," ujarnya. (ANT/E1) Atika@lampungpost.co.id

Kubu Moeldoko Tidak Memiliki Legal Standing Gugat AD/ART Demokrat

Razia di LP dan Rutan Jaring Benda Terlarang

Nur Jannah

Razia di LP dan Rutan Jaring Benda Terlarang

Sambut Hari Jadi Sogo Branded Store Bertabur Promosi

Komisioner Bawaslu Lampung Direhabilitasi

Pusat Terus Penuhi Pasokan Vaksin Lampung

Ingat, Pakai Masker Saat Tarawih Berjemaah

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 12 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 13 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi