Regulasi Fintech Belum Bisa Diterapkan

INDUSTRI financial technology ( fintech ) dalam beberapa tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada payment system serta peer to peer lending (P2P). Keberadaan fintech belum tepat jika diatur sangat ketat, seperti bidang finansial lain. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Febrio Kacaribu, menilai regulator sebaiknya menahan diri untuk meregulasi sektor fintech saat ini. Soalnya, sektor tersebut masih memerlukan ruang untuk mencapai potensi besar yang dimiliki. "Menurut saya, fintech untuk saat ini sebaiknya memfokuskan diri pada memperbesar pasar dan jangkauannya. Potensi fintech masih sangat besar. Ini berlaku untuk fintech lending maupun payment ," ujar Febrio, Senin (23/12). Febrio menyadari perkembangan fintech akan memengaruhi bisnis bank, khususnya yang berkaitan dengan fee based income . "OJK mungkin perlu mempertimbangkan untuk mempertahankan bisnis fee based income dari perbankan sehingga fintech menjadi terhambat atau fintech dibiarkan berkembang dan bank mencari model bisnis baru," ujar Febrio. Menurut dia, sektor fintech baru relevan untuk diatur amat ketat jika sudah banyak pemberi pinjaman pribadi bisnis itu berasal dari masyarakat biasa. Ini karena bukan hanya peminjam yang dirugikan, uang peminjam juga terpapar risiko tidak kembali dalam kondisi tersebut. Ia menilai pemberi pinjaman saat ini masih didominasi pemodal besar atau superlender . Meskipun ada fakta bahwa konsumen yang terlilit utang karena P2P lending ilegal, hal itu masih bisa dicegah dengan cara lain dan belum menimbulkan risiko sistemis. Febrio menyarankan agar fintech pembayaran segera melakukan konsolidasi dan bergabung guna dapat bersaing dengan penguasa pasar saat ini. Dalihnya, ini untuk mengurangi potensi bakar uang untuk promosi dan perluasan pasar. Praktisi fintech , Alison Jap, menilai regulasi makin terasa ketat dari waktu ke waktu dalam industri tersebut. Meskipun demikian, pihaknya sebagai pemain fintech pembayaran menyadari manfaat dari pengetatan aturan. Dalam tiga tahun terakhir, diakuinya aturan menjadi lebih ketat dan banyak. Akibatnya, sejumlah fintech mulai mempekerjakan sumber daya manusia yang khusus menangani perizinan. Kepala Bagian Operasional Layanan Konsumen OJK, Yulianta, menyatakan belum ada pengaduan konsumen terkait dengan fintech pinjaman daring atau P2P lending yang diproses lembaga itu. (MI/R3)

Regulasi Fintech Belum Bisa Diterapkan

Dermaga Mewah dari Bakauheni

Tol Tambah Daya Tarik Wisatawan

Nova Lidarni

Tol Tambah Daya Tarik Wisatawan

Edisi Selasa, 24 Desember 2019

Hidup sebagai Sahabat bagi Semua Orang

Pesan Ibu

Jalan Akhir Prabu Kresna

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 29 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 31 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi