Sistem Pengupahan Disesuaikan dengan Ekonomi Global

Sistem Pengupahan Disesuaikan dengan Ekonomi Global DIREKTUR Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan kebijakan pengupahan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perubahan ekonomi global. Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pengupahan mewajibkan para pengusaha membayar upah di atas upah minimum yang ditetapkan. Hal tersebut tertuang dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. "Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pengupahan salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," kata Haiyani. Ia memaparkan terdapat beberapa pokok-pokok yang diatur dalam PP 36/2021, di antaranya upah minimum ditentukan berdasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan. Pengusaha juga wajib menyusun dan menerapkan struktur, dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan. Dengan ketentuan yakni sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Lebih lanjut, upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan. Kecuali jika pekerja/buruh berhalangan, melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Selanjutnya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. "Kami ingin mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan dan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha secara bijak serta proporsional dengan tetap mengedepankan iktikad baik, musyawarah, dan mufakat," ujarnya.(MEDCOM/E1)

Sistem Pengupahan Disesuaikan dengan Ekonomi Global

Wuling Umumkan Penurunan Harga Confero

Pegadaian Perluas Akses Bisnis Layanan Digital

Nur Jannah

Pegadaian Perluas Akses Bisnis Layanan Digital

Radisson Terima Sertifikat CHSE dari Kemenparekraf

Vaksin Covid-19 Sinovac Tahap Lima Kembali Tiba di Indonesia

Kerja Sama Kantor Perwakilan BI Lampung dan Dekranasda Lampung

Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU)

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi