12 Desa Tidak Bisa Cairkan DBH Pajak 2022

ARMANSYAH armansyah@lampungpost.co.id SEBANYAK 12 desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, dipastikan tidak bisa mencairkan dana bagi hasil (DBH) pajak 2022. Sebab, capaian realisasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di bawah target 75 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala UPTD Pelayanan Perpajakan Kecamatan Palas-Way Panji, Rusli, di ruang kerjanya, Rabu (5/10). Dia mengaku dari 21 desa di Kecamatan Palas, setidaknya hanya sembilan desa yang dipastikan bisa mencairkan dana DBH pajak 2022. "Sementara 12 desa lainnya sudah dipastikan tidak bisa mencairkan dana DBH pajak 2022. Soalnya ke-12 desa itu capaian realisasi PBB-P2 masih di bawah 75 persen hingga batas akhir 30 September lalu," kata dia. Dia memerinci ke-12 desa tersebut yakni Desa Sukamulya capaian hanya 10,93%, Palasjaya 24,52%, Mekarmulya 44,95%, Bumirestu 45,53%, Tanjungsari 46,28%, Kalirejo 57,18%, Bumiasih 61,43%, Palaspasemah 65,32%, Bangunan 69,48%, Sukaraja 71,42%, Pematangbaru 74,64%, dan Bandanhurip 74,96%. "Sementara sembilan desa lainnya yang sudah dipastikan bisa mencairkan dana DBH pajak 2022, yakni Desa Bumiasri, Pulautengah, Tanjungjaya, Rejomulyo, Pulaujaya, Baliagung, Palasaji, Sukabakti, dan Bumidaya. Capaian realisasi PBB-P2-nya sudah lebih dari 75 persen," kata dia. Selain itu, kata Rusli, terhitung sejak 1 Oktober 2022 setiap wajib pajak dari ke-12 desa itu yang belum lunas, berlaku denda dua persen dari jumlah ketetapan pokok. "Jelas sudah kena denda dua persen terhitung 1 Oktober. Yang jelas, kami sudah sering ingatkan supaya segera ditindaklanjuti. Namun, hasilnya masih saja 12 desa capaian di bawah 75%," kata dia. Rusli mengaku capaian realisasi PBB-P2 tersebut belum termasuk dengan data penghapusan surat penagihan pajak terhutang (SPPT). Artinya ada kemungkinan data tersebut bisa berubah. "Sebab, sampai saat ini pengajuan penghapusan SPPT PBB-P2 masih dalam proses. Oleh sebab itu, data tersebut belum termasuk data penghapusan," kata dia. (D1)

12 Desa Tidak Bisa Cairkan DBH Pajak 2022

Terhitung 1 Oktober 2022, setiap wajib pajak dari ke-12 desa itu belum lunas.

Napoli Permalukan Ajax Amsterdam 6-1

Permukiman Warga di Pekon Walur dan Lintik Terendam

ricky marly

Permukiman Warga di Pekon Walur dan Lintik Terendam

Disdukcapil Pringsewu Lakukan Perekaman KTP-el di Sekolah

Trotoar Senilai Rp7 Miliar Rusak Belum Ada Satu Tahun

Gaji PPPK Guru Dibayar Minimal Tiga Bulan

SELINTAS -- PT Pos Indonesia Berikan Penghargaan ke Polresta

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 19 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 17 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 15 Mei 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda