PEMERINTAH Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memperbaiki 783 unit rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga miskin dan kurang mampu tahun ini.
Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian warga di wilayah itu.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemkab Pamekasan Muharram bantuan perbaikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan sebanyak 722 unit, dan 61 unit dari Dana Alokasi Khusu (DAK) 2021.
“Realisasinya sudah mencapai 80 persen dan akhir bulan ini kita targetkan semuanya selesai,” katanya di Pamekasan, Senin (16/11).
Menurutnya, ke-722 unit perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD tersebar di beberapa kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Batumarmar 42 unit, Kecamatan Galis 61 unit, Kadur 68 unit, Larangan 29 unit, Pademawu 124 unit, Pakong 41 unit, Palengaan 48 unit, Pamekasan sebanyak 40 unit dan di Kecamatan Pasean sebanyak 33 unit.
Selanjutnya, di Kecamatan Pegantenan sebanyak 59 unit, lalu di Kecamatan Proppo sebanyak 37 unit, Tlanakan 108 unit, dan di Kecamatan Waru sebanyak 32 unit, sehingga semuanya berjumlah 722 unit.
“Sedangkan 61 unit dari DAK ini tersebar secara merata di masing-masing kecamatan,” ujar dia.
Muharram menambahkan, total jumlah rumah warga Pamekasan yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 221.322 rumah. Dari jumlah itu, sebanyak 8.288 unit terdata masuk kategori sebagai rumah tidak layak huni (RTLH).
Dari 8.288 unit rumah warga yang tidak layak huni tersebut, sebanyak 2.467 unit telah dilakukan perbaik hingga 15 November 2021. Sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang belum diperbaiki kini tersisa sebanyak 5.821 unit.
“Dan dari 2.467 unit RTLH yang telah diperbaiki ini sebanyak 2.210 unit diantaranya diperbaiki pada kepemimpinan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam,” katanya.
Untuk mempercepat pengurangan jumlah RTLH ini, pihaknya terus berupaya menambah volume anggaran perbaikan, dan pada 2022 RTLH milik warga miskin dan kurang mampu yang diusulkan untuk diperbaiki sebanyak 1.000 unit.
“Kami berharap, usulan ini bisa disetujui oleh DPRD Pamekasan, karena lolos tidaknya program, salah satunya bergantung pada kesepakatan panitia anggaran, dalam hal ini DPRD Pamekasan,” ujarnya. (MI/D2)
