PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melarang angkutan barang beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Namun, angkutan barang untuk kebutuhan pokok diperbolehkan.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transformasi. “Pergerakan angkutan barang dilarang kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” tulis keputusan tersebut seperti dikutip, Senin (14/9).
Selain kebutuhan pokok, angkutan barang untuk 11 sektor usaha juga boleh beroperasi. Meliputi bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, dan logistik. Selain itu, bidang usaha perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan industri yang bergerak memenuhi kebutuhan sehari-hari.”Serta aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial,” tulis beleid tersebut.
Pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Hukuman itu berupa sanksi denda yang sifatnya progresif.Keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni Jumat (11/9). Keputusan itu ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo. (MI)
