IBADAH umrah mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah di Arab Saudi makin nyata di depan mata. Setelah dua tahun terhambat, kini Kerajaan Arab mulai membuka kembali pintu umrah. Pemerintah Indoensia juga mulai menyiapkan pengaturan layanan bagi calon jemaah.
Kementerian Agama rampung menyusun skema pemberangkatan dan kepulangan jamaah umrah di masa pandemi covid-19, setelah adanya lampu hijau dari otoritas Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah bagi calon jamaah asal Indonesia.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya siap membantu setiap aktivitas penunjang untuk karantina, proses keberangkatan dan kepulangan jamaah asal Indonesia tersebut.
“Menjalankan prokes secara disiplin dan konsisten saat sebelum pemberangkatan, saat diperjalanan, saat ibadah dan sampai ibadah meminimalisir ruang penularan,” kata Prof Wiku dalam webinar yang diselenggarakan FMB 9, Kamis (21/10)
Pemerintah Indonesia juga telah mendapatkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Jumat (8/10) mengenai penyelenggaraan umrah. Namun nota diplomatik belum membahas secara detail syarat-syarat yang diajukan bagi calon jemaah umrah Indonesia.
“Jadi sehingga, pemerintah belum bisa memberi kepastian kapan dimulainya pemberangkatan umrah,” tuturnya.
Prof Wiku menegaskan bahwa calon jamaah umrah Indonesia untuk bersiap secara lahir dan batin. Apalagi dalam kondisi pandemi harus taat serta disiplin protokol kesehatan.
“Satgas akan melakukan pelacakan kontak dan penanganan kesehatan jika dibutuhkan,” jelasnya.
Maka salah satu skema yang bisa diambil agar calon jamaah umrah tetap bisa masuk ke Tanah Suci dengan mencetak sertifikat vaksin, ketimbang harus membuka lewat aplikasi PeduliLindungi
Sementara itu, Konsulat Jenderal RI di Jeddah tengah mempertimbangkan pencetakan kartu sertifikat vaksinasi untuk calon jamaah umrah. Pasalnya aplikasi PeduliLindungi belum bisa terkoneksi dengan sistem pengecekan Arab Saudi.
“Ini yang sedang dibahas, salah satu opsinya adalah begitu sertifikat itu sudah ada kemudian dicetak dan katakanlah dilaminating, itulah yang akan ditunjukkan kepada para petugas,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono.
Saat ini aplikasi PeduliLindungi masih belum bisa terbaca oleh sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Padahal salah satu syarat bisa masuk ke Tanah Suci dengan melampirkan status vaksinasi.
Sedangkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dikhawatirkan akan membebani calon jamaah umrah. Apalagi segala bentuk kendala harus dipersiapkan dengan baik mulai dari gawai, jaringan hingga nomor lokal.
“Maka salah satu skema yang bisa diambil agar calon jamaah umrah tetap bisa masuk ke Tanah Suci dengan mencetak sertifikat vaksin, ketimbang harus membuka lewat aplikasi PeduliLindungi,” lanjutnya. (MI/R3)
