Berantas Mafia Tanah di Malangsari

SALDA ANDALA salda@lampungpost.co.id LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dan warga meminta kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun untuk memberantas kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan kasus sindikat mafia tanah yang terjadi di Desa Malangsari merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Kementerian BPN harus turun dan menjadi atensi untuk mengungkap mafia tanah sampai ke akar-akarnya. "Pasalnya, Polda Lampung telah menetapkan lima tersangka. Kami minta Polda Lampung untuk terus mengembangkan kasus ini," ujar dia, Minggu (9/10). Kelima orang itu, yakni SJO (penjual), SHN (Camat Sekampungudik), RA (PPAT), FBM (juru ukur BPN), SYT (Kepala Desa Gunungagung), yang masing-masing memiliki peran dalam penerbitan sertifikat tanah atas nama Jaksa AM seluas 10 hektare di Desa Malangsari. "LBH Bandar Lampung dan masyarakat juga mendorong Polda Lampung untuk transparan dan profesional serta dapat menyampaikannya kepada publik terkait perkembangan lebih lanjut dalam penanganan kasus mafia tanah di Desa Malangsari," kata dia. Hal tersebut sebagai upaya pencerdasan kepada publik bagaimana modus mafia tanah bekerja agar tidak ada lagi korban-korban mafia tanah selanjutnya. "Bahwa, permasalahan tanah bermula adanya pemasangan plang pada 21 Februari 2021 atas nama seseorang yang berinsial AM yang berdiri di tanah masyarakat Desa Malangsari," ujarnya. Kemudian, pada 13 April 2022, Kepala Desa Malangsari membuat laporan kepada Polres Lampung Selatan dengan dugaan pemalsuan surat yang terjadi pada 23 Desember 2020. Hal itu tertuang dalam Laporan Nomor: LP/B/414/IV/2022/SPKT/POLRES LAMPUNG SELATAN/POLDA LAMPUNG. "Terakhir, peristiwa terjadi pada Selasa, 4 Oktober 2022, telah dilakukan pencabutan plang AM oleh eks babinsa Desa Malangsari (AF). Kemudian, aparat desa dan masyarakat menyerahkan plang tersebut kepada Polda Lampung sebagai barang bukti," ujar dia. Ombudsman Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan aduan permasalahan agraria atau sengketa tanah selalu menjadi masalah kompleks. "Sejak tiga tahun terakhir, aduan agraria masuk lima besar laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Lampung. Namun, jumlahnya terus berkurang setiap tahunnya," kata dia, beberapa hari lalu. Nur mengatakan dalam laporan sistem pelayanan pertanahan, biasanya masalah lamanya sertifikat diterbitkan menjadi pokok masalah. Bahkan, ada pelapor yang mengaku telah membayar sejumlah uang kepada seorang oknum pegawai pertanahan, tetapi sertifikatnya tak kunjung terbit. "Masalah-masalah seperti itu mendominasi. Jadi, mereka para pelapor minta bantuan agar Ombudsman membantu menyelesaikan permasalahan sertifikat itu. Ya kami bantu, sampai diterbitkan," kata dia. Berdasarkan data Ombudsman Lampung, aduan-aduan masyarakat itu hampir 90% terselesaikan dan ditangani dengan baik. Laporan penanganan selalu diperbarui setiap tiga bulan sekali. "Jadi, kami lakukan evaluasi triwulan untuk tahu sudah berapa aduan yang masuk dan terselesaikan," ujar dia. Menurut Nur Rakhman, pada tahap awal untuk membangun mutu, Ombudsman Pusat membentuk semacam crisis center atau posko preventif dan respons terhadap kasus mafia tanah di masing-masing daerah. Tujuannya mencegah, mengetahui, serta menguasai ragam masalah penguasaan tanah dan penanggulangannya. "Upaya ini akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola dan perlindungan hak yang sedang atau belum diperoleh kepastian hukum. Tujuan lainnya yakni kasus-kasus pertanahan dalam lingkup administrasi bisa ditingkatkan penyelesaiannya di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui kantor pertanahan setempat, tidak diarahkan atau mesti diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung. (TV2/K1)

Berantas Mafia Tanah di Malangsari

Kasus sindikat mafia tanah di Desa Malangsari merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

Dorong OPD Manfaatkan E-Catalog

Hanya 13 Perusahaan Miliki Izin Pasang Kabel Jaringan Internet

Wandi Barboy

Hanya 13 Perusahaan Miliki Izin Pasang Kabel Jaringan Internet

Hasil Autopsi Temukan Luka akibat Benda Tumpul

Pohon 25 Lantai Ditaklukkan

Indonesia Sulit Lolos ke Piala Asia U-17

Waspada Cuaca Ekstrem

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 01 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda