BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menargetkan 209 desa/kelurahan di NTB menyandang status tangguh bencana. “Targetnya di 2023 bisa semuanya,” kata Kepala BPBD NTB Sahdan, Selasa (5/4).
Sahdan mengatakan, berdasarkan peta kerawanan bencana di NTB, ada sekitar 434 desa/kelurahan yang masuk kawasan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 desa/kelurahan telah diperkuat dengan mitigasi, kelembagaan, dan informasi kebencanaan. Sehingga ketika terjadi bencana, sudah siap dan tanggap.
”Yang 226 itu statusnya sudah tangguh bencana. Sisanya itu yang kita kejar di 2023,” ujar dia.
Guna mewujudkan desa/kelurahan tangguh bencana, BPBD lebih banyak bekerja sama dengan lembaga non pemerintah. Juga dibantu dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
”Kalau dari pemprov, tahun ini ada pelatihan mitigasi dan bencana di 10 desa,” kata Sahdan.
Sahdan menambahkan, desa/kelurahan tangguh bencana harus disegerakan. Apalagi NTB merupakan salah satu provinsi rawan bencana. Harapannya, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, akan lebih siap ketika terjadi bencana. Dengan begitu, tidak saja meminimalisasi terjadinya kerugian materi, tapi juga menghindari adanya korban jiwa dari peristiwa bencana.
NTB sendiri memiliki peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota. Peta ini yang menjadi dasar BPBD untuk menentukan berapa jumlah desa/kelurahan yang masuk kategori rawan bencana. Sehingga perlu dilakukan intervensi untuk pelatihan mitigasi maupun pembangunan infrastruktur keselamatan lainnya.
”Untuk yang terakhir, peta kerawanan bencana sudah kita perbarui dari 2020 sampai 2025 masa berlakunya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahdan mengatakan, penanganan pascabencana dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang bisa setiap saat digunakan ketika bencana terjadi. BPBD tidak disiapkan anggaran standby seperti OPD lainnya. (RLS/D2)
