Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah 2021 Membengkak

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan utang pada 2021 akan meningkat seiring pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun depan defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari produk domestik bruto (PDB). Prakiraan itu naik dari sebelumnya Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB. "Untuk membiayai defisit Rp1.006,4 triliun, pembiayaan utang akan meningkat dari yang diusulkan Rp1.142 triliun menjadi Rp1.177,4 triliun atau naik Rp34,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Jumat (11/9). Ia menambahkan pembiayaan utang terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp1.207,3 triliun (neto). Rencana penerbitan SBN itu lebih tinggi dari target pada tahun ini Rp1.173 triliun (neto). Menkeu berjanji pemerintah tetap berkomitmen dalam menjalankan disiplin fiskal. Utamanya dengan menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi 5,7% dari PDB sebagaimana yang disepakati dengan DPR. "Bila terjadi perubahan cost pendapatan akan dilakukan offside belanja dengan berbagai tindakan refocusing atau prioritas lebih tajam. Ini akan dilaksanakan sesuai amanat yang akan ditarik dalam RUU APBN 2021," ujar dia. Adapun target pembiayaan utang pada 2021 masih lebih rendah dari tahun ini. Pasalnya dalam Perpres 72 Tahun 2020, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp1.220 triliun. Sementara itu, Badan Anggaran DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar lima persen. Target tersebut merupakan titik tengah dari Rancangan RAPBN 2021 sebesar 4,5%—5,5%. Penetapan target pertumbuhan ekonomi pada titik tengah merupakan keputusan tepat. Target itu menggambarkan antara harapan, tetapi juga kehati-hatian terhadap kondisi tahun depan. "Dengan adanya perkembangan Covid, terutama akhir-akhir ini kami melihat eskalasi ketidakpastian meningkat untuk 2020 dan masih akan berlangsung di 2021. Sehingga memang patut waspada dan tidak kehilangan fokus untuk optimistis dalam menghadapi masalah," ujar Ani. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi dasar ekonomi makro lainnya tetap sesuai yang diajukan dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2021. Misalnya, target inflasi yang tetap berada di level tiga persen. Nilai tukar rupiah juga ditetapkan Rp14.600 per dolar AS, tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7,29%, serta harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel. (MEDCOM.ID/E1)

Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah 2021 Membengkak

Peran Pers Harus Bantu Atasi Dampak Pandemi

Tekanan akibat Rem Darurat Bersifat Sementara

effran

Tekanan akibat Rem Darurat Bersifat Sementara

Industri Manufaktur Diminta Tetap Tancap Gas

Auto2000 Bawa Tiga Produk Baru

Industri Penyiaran dan Kepentingan Daerah

Perlu Riset Lebih Mendalam Perkopian!

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi