KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Desa Warloka Pesisir di Manggarai Barat, NTT, menjadi lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju 2022. Upaya tersebut diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor kelautan di Indonesia di masa mendatang.
“Pengembangan kampung nelayan maju merupakan sinergi beragam kegiatan untuk mewujudkan kampung nelayan yang tertata, maju, bersih, sehat, dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas nelayan dan keluarga,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu di Labuan Bajo, NTT, Minggu (6/2).
Desa Warloka Pesisir merupakan satu dari 130 kampung nelayan di Indonesia yang akan dikembangkan oleh KKP menjadi Kampung Nelayan Maju pada 2022. Nantinya KKP juga akan mengembangkan Kampung Nelayan Maju di Indonesia sebanyak 250 kampung pada 2023 dan 500 kampung pada 2024.
Dalam kunjungan ke Desa Warloka Pesisir sebagai bagian dari acara peringatan Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama di Labuan Bajo, TB Haeru menerangkan, pengembangan Program Kampung Nelayan Maju terlaksana berkat sinergi antara KKP dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027.
Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam penandatangan nota kesepahaman antara KKP dan PBNU mengenai dukungan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat pada 31 Januari 2022 lalu.
TB Haeru mengakui bahwa kehidupan para nelayan di Indonesia belum sejahtera. Oleh karena itu, dia berharap KKP dapat bersinergi dengan kementerian/lembaga lain, akademisi, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya para nelayan.
Selain berkomitmen untuk melakukan pengembangan kampung nelayan maju, KKP juga fokus mengembangkan kampung perikanan budidaya. Sekiranya KKP menargetkan 130 kampung perikanan budidaya terbentuk pada 2022 dan 150 kampung pada 2023 dan 2024.
Pengembangan kampung perikanan budidaya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan budidaya ikan, menjaga komoditas yang bernilai tinggi, dan terhubung dengan sarana dan prasarana pendukung, pelaku usaha, serta mekanisme pasar yang meningkatkan produksi perikanan budi daya.
Selain dua jenis kampung nelayan yang tengah digodok tersebut, KKP juga akan melakukan pengembangan usaha garam rakyat, pengarusutamaan gender, pengembangan kapasitas dan karakter sumber daya manusia, serta penyadartahuan pengelolaan ekologi dan kesehatan laut.
“Kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu kita harus bersama untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada,” ujar dia. (MI/D2)
