Jatah Suara Menteri dalam Pilrek Unila Diprotes

ANDRE PRASETYO NUGROHO andre@lampungpost.co.id ATURAN main Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Lampung (Unila) Periode 2023—2027 menuai sorotan. Jatah 35% suara yang dipegang menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) dinilai melunturkan semangat demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Mekanisme pilrek tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pada Pasal 9 Ayat (2) peraturan itu disebutkan pemilihan rektor dilakukan dalam rapat senat tertutup yang dilaksanakan senat bersama menteri. Sedangkan pada Ayat (3) dijabarkan, pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir; dan b. Senat memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Memunggungi Demokrasi Pengamat pendidikan dari Unila, M Thoha B Sampurna Jaya, menyayangkan adanya mekanisme tersebut. Ia lebih berharap bahwa senat diberi wewenang penuh sebagai bentuk dari kebebasan mimbar akademik. "Idealnya berikan kewenangan penuh kepada senat untuk memilih sebagai wujud otonomi dan kebebasan mimbar akademik," ujar dia, Kamis (15/12). Thoha menyarankan keberadaan menteri dalam pilrek sebagai wujud dari kehadiran negara cukup ditempatkan dalam tata kelola administrasi. "Sedangkan dari sisi demokrasi, itu membuktikan adanya intervensi pemerintah dalam pilrek," kata dia. Bahkan, dia menghitung 35% suara itu hanya ada pada permenristekdikti. Faktanya, jatah suara itu lebih besar dan bisa mencapai hingga 53,84%. "Cara menghitungnya adalah 35 dibagi 65 dikali jumlah anggota senat, bukan 35 dibagi 100 dikali jumlah anggota senat. Artinya, suara menteri lebih dari separuh. Contohnya, anggota Senat Unila berjumlah 48 orang, berarti suara menteri sebanyak 25,84 atau dibulatkan 26 suara," ujarnya. Lebih tegas lagi Thoha menyampaikan menteri lebih baik diberi kekuasaan penuh ketika tahapan pilrek sudah berada di tiga besar calon. "Agar tidak ada kekecewaan, setelah terpilih tiga calon, sekalian serahkan ke menteri, mau pilih yang mana. Universitas/senat menerima saja," katanya. Kritik keras juga dilontarkan Rektor Unila periode 1998—2007, Muhajir Utomo. Dia menyebut mekanisme suara menteri sebesar 35% memicu runtuhnya semangat demokrasi di dunia kampus. "Faktor 35% ini jadi salah satu penyebab tidak bermutunya nilai-nilai demokrasi di kampus. Dan pada akhirnya akan menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa dengan kapabilitas rendah. Kita mengharapkan agar suara 35% menteri itu dihapus," katanya. Padahal, ujar dia, menteri belum tentu tahu dan paham calon rektor dari sebuah kampus tersebut sudah memenuhi standar integritas atau belum. "Pertanyaannya adalah siapa yang tahu kualitas calon rektor di level bawah itu kecuali para anggota senat? Biarlah mereka (senat) untuk bebas memilih," ujarnya. Intervensi pemerintah dalam pilrek berpotensi menghasilkan rektor yang kurang berintegritas. Hal itu, kata dia, bisa dibuktikan dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat rektor sebelumnya. "Jadi minimal ada keterkaitan antara jatah suara menteri dan kualitas rektor terpilih," katanya. Ia mengaku sangat menyayangkan aturan itu terus diadopsi dalam pilrek di seluruh PTN. "Reformasi itu tujuannya untuk membangun demokrasi. Sementara kampus adalah pintu masuk semangat demokrasi Pancasila yang diyakini akan menghasilkan calon pemimpin bangsa. Tetapi kalau dari pilrek saja sudah dipolitisasi dan diintervensi, ya sudah pasti nilai demokrasinya dipertanyakan," kata dia. (E1)

Jatah Suara Menteri dalam Pilrek Unila Diprotes

Pastikan KUHP Baru Tidak Tumpang Tindih dengan UU Terorisme

Pendataan Rumah Rusak tanpa Batas Waktu

Setiaji B Pamungkas

Pendataan Rumah Rusak tanpa Batas Waktu

Antisipasi Lonjakan Mobilitas Nataru

Partai Ummat Lampung Dukung DPP Lakukan Gugatan

Wakil Ketua DPRD Jatim Tersangka Suap Dana Hibah

Kinerja KPU dan Bawaslu Diminta Tak Terbelenggu Prosedur

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 29 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi