KPK Intensif Awasi Lamsel

ASRUL S MALIK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif mengembangkan kasus dugaan korupsi di Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan sejumlah pejabat secara maraton diperiksa. Besar kemungkinan akan ada tersangka baru menyusul Asisten II Ekobang Pemkab Lamsel Hermansyah Hamidi. Pasalnya, dari penelusuran Lampung Post , Kepala Dinas PUPR saat ini Syahroni disinyalir juga turut diperiksa KPK. Namun belum diketahui apakah itu terkait kasus fee proyek zaman Bupati Zainudin atau kasus lainnya. "Beberapa PNS di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, termasuk Plt Bupati Lamsel (Nanang Ermanto)," ujar Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Kamis (16/7). Namun sayang, lembaga antirasuah itu belum mengungkap siapa-siapa saja PNS yang dimaksud. Termasuk apakah akan ada tersangka baru lagi. Tutup celah permintaan perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun kedatangan KPK di Lamsel ini menjadi tanda tanya tersendiri, mengingat kabupaten ini turut melaksanakan Pilkada serentak 2020 yang juga akan diikuti petahana Bupati Nanang Ermanto. Supervisi Di sisi lain, KPK kini melakukan supervisi ke Pemkab Lamsel. KPK melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) progres pencegahan korupsi terintegrasi dengan Pemkab Lamsel melalui telekonferensi, Kamis (16/7). Rapat daring tersebut diwakili Inspektur Lamsel Joko Sapta Prihandaya, staf ahli, asisten bidang, kepala badan, kepala bidang, kepala dinas di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, dan sekretaris DPRD. “Kami berharap upaya-upaya yang kami lakukan dalam kaitan pencegahan korupsi maksimal. Semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E-planning dan e-budgeting kami gunakan sebaik-baiknya. Tutup celah permintaan perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK Nana Mulyana, Jumat (17/7). Hasil capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun lalu, ujar Nana, sudah cukup baik, yaitu 82%. KPK berharap tahun ini tidak menurun. “Namun, bila melihat hasil review saat ini nilai keseluruhan baru mencapai 26,8% dan ada indikator yang bahkan belum terisi sama sekali. Maka ini perlu menjadi perhatian pemda Lampung Selatan,” katanya. Capaian untuk indikator perencanaan dan penganggaran tahun ini, kata Nana, relatif baik karena sudah menggunakan aplikasi dan nilai SAKIP sudah B. Namun, terkait PBJ masih banyak yang perlu ditingkatkan. “Walaupun sudah ada peraturan kepala daerah yang memuat kode etik dan sanksi. Namun belum terdapat review perencanaan dan review HPS 10 proyek strategis, serta belum menyebutkan rencana audit IT,” ujar Nana. Selain itu, KPK juga mengingatkan untuk indikator aparat pengawasan intern Pemerintah baru diisi 1 subindikator yang menunjukkan kecilnya proporsi anggaran, yaitu hanya 0,1%. Sementara itu, menurut permendagri dengan APBD Rp1,98 triliun harusnya 0,75%. Catatan KPK lainnya adalah terkait pendapatan asli daerah Lamsel yang masih di bawah target. Per Juni 2020 baru tercapai 21%. Sementara itu, terkait piutang pajak, per 30 April sebesar Rp67,1 miliar dengan nilai piutang terbesar atas PBB-P2, yakni Rp56,1 miliar. Demikian juga dengan piutang pajak parkir bandara sebesar Rp2,6 miliar. KPK menyoroti lambatnya proses penagihan piutang. Sudah lima kali pemda bersurat resmi. Namun hingga saat ini belum ada pembayaran dari pihak manajemen parkir bandara. (S1) asrul@lampungpost.co.id

KPK Intensif Awasi Lamsel

Kepala Dinas PUPR Syahroni disinyalir juga turut diperiksa KPK.

KPU Coklit Serentak Hari Ini

Zidane Lebih Bahagia Juara La Liga

effran

Zidane Lebih Bahagia Juara La Liga

Loekman-Musa-Nessy Tarung di Lampung Tengah

Perajin Batu Akik Eksis karena Peminatnya

MUI Lampung Perbolehkan Salat Iduladha di Masjid

Nyamuk Bisa Transgender

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 31 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi