Lambar Laporkan Masalah Kemiskinan ke Mensos

ELIYAH PEMKAB Lampung Barat melaporkan masalah kemiskinan di Lambar saat audiensi dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (31/1). Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Pemkab Lambar, Mazdan, menyatakan Lambar memiliki masalah pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Mensos merespons usulan sejumlah program bidang sosial Pemkab Lampung Barat. Sementara sejumlah program yang diusulkan dalam pertemuan itu, antara lain program bantuan rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu untuk tetap diteruskan bahkan ditingkatkan. Kemudian, bantuan peralatan tanggap darurat untuk kampung siaga bencana, mengingat wilayah Lambar merupakan daerah rawan bencana. Sebagai pendukungnya, kini Dinas Sosial Lambar juga sudah membentuk beberapa kampung siaga bencana. Setelah itu, program bantuan modal untuk kelompok usaha bersama (Kube), bantuan pelestarian budaya untuk komunitas adat terpencil, serta bantuan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesehatan sosial. Selanjutnya, usulan revitalisasi makam pahlawan. "Selain mengusulkan sejumlah program itu, Bupati juga mengundang menteri untuk melaksanakan pencanangan sekolah tanggap bencana yang rencananya dilaksanakan pada April mendatang," kata Mazdan, Jumat(31/1). Terkait dengan usulan program itu, Menteri Sosial merespons dengan baik dan mendukungnya. Sementara untuk pencanangan sekolah tanggap bencana, Mensos masih akan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan. Dalam acara itu, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Edy Yusuf; Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mazdan; serta Kabag Tata Pemerintahan, Domi Nofalisa. Surat Mazdan menjelaskan sebelumnya audiensi tersebut telah dijadwalkan Kemensos atas permintaan Pemkab Lambar melalui surat yang telah disampaikan beberapa hari lalu. Menurut dia, isi surat yang dikirim ke Kemensos tentang permintaan audiensi intinya adalah menyampaikan sejumlah masalah di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Permasalahan itu antara lain tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), yaitu terjadi perubahan peningkatan versi SIKS offline yang begitu cepat, letak geografis dan infrastruktur, serta sumber daya manusia merupakan kendala-kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Bantuan Pangan Non-Tunai, data KPM bansos BPNT belum disampaikan ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan sebagainya. (D1) eliyah@lampungpost.co.id

Lambar Laporkan Masalah Kemiskinan ke Mensos

Sebagai pendukungnya, kini Dinas Sosial Lambar juga sudah membentuk beberapa kampung siaga bencana.

Siswi SMP Tabrak Motor Saat Kejar Penjambret

Kopi dengan Kanker

Wandi Barboy

Kopi dengan Kanker

Asa Pupus Petani Kala Banjir Melanda

Misi Sulit Chelsea di King Power Stadium

LP Kotaagung Gandeng Perusahaan Bina Penghuni

Sosialisasi Virus Corona di Persit Kodim 0427/Way Kanan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 27 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 29 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi