INDONESIA memiliki potensi sumber daya panas bumi (geotermal) terbesar di dunia yakni 23,9 gigawatt (GW). Namun, kapasitas yang terpasang baru sebesar 2,13 GW atau 8,9 persen dari potensi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan panas bumi di dalam negeri. Di antaranya mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan tropis. Kemudian tinjauan kelayakan terutama yang berkaitan dengan tarif, persoalan sosial, serta akses pendanaan.
“Tujuannya untuk pengembangan masyarakat di sekitar area sehingga sumber panas bumi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi,” kata Arifin dalam acara digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC), Selasa, 8 September 2020.
Ia menambahkan tantangan lainnya yakni biaya pengembangan panas bumi di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Karena itu, pemerintah berupaya menarik investasi dengan menyediakan serentetan insentif seperti pembebasan pajak atau tax holiday, diskon pajak atau tax allowance, pengecualian bea masuk dan sebagainya.
Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang memperbolehkan pengembangan panas bumi di area hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Untuk meminimalkan masalah sosial terutama mengenai sengketa, para pengembang diminta melakukan pemberdayaan pada masyarakat melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) dan memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Untuk mengurangi risiko eksplorasi panas bumi yang tinggi, pemerintah juga tengah menyusun skema insentif berupa biaya penggantian untuk aktivitas eksplorasi,” tutur dia.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, F.X. Sujiastoto menjelaskan pemberian kompensasi dilakukan agar harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) lebih terjangkau. Sebab, selama ini yang menjadi salah satu kendala pengembangan sektor panas bumi adalah harga jual listrik yang belum ekonomis.
Jika aturan ini diimplementasikan dengan baik, biaya produksi listrik yang dihasilkan dapat ditekan dan menambah gairah iklim investasi. Hal ini, juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
“Jika diterapkan ini bisa terjangkau bagi masyarakat dan risiko (investasi) panas bumi bisa murah dan (pengembang) bisa akses dana yang lebih murah,” terangnya.
Kementerian ESDM memproyeksikan bila aturan terkait insentif dan kompensasi diimplementasikan, akan ada penurunan harga panas bumi sekitar USD2,5 hingga USD4 sen per kiloWatt hour (kWh).
Aturan ini akan masuk dalam draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pembelian listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Nantinya, pemerintah akan mengembalikan biaya operasi yang telah dikeluarkan pengembang dalam kegiatan eksplorasi wilayah kerja (WK) panas bumi. (Medcom)
