DESA memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan jumlah sekitar 75.000, desa menjadi komunitas penduduk masyarakat Indonesia bertempat tinggal, berinteraksi, berkegiatan ekonomi, dan bersosialisasi. Kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan dana desa (DD) dirasa sangat tepat untuk mendukung pembangunan desa.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, mengatakan ada banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia, terutama di desa. Terlebih budaya baca bukanlah proses instan untuk dibentuk, melainkan proses panjang yang harus ditempuh.
“Budaya baca ini tidak bisa langsung, ada proses pembudayaan yang dimulai dari kecil. Jadi tidak kemudian dewasa tiba-tiba senang baca,” katanya dalam Rakornas Pengembangan Literasi dan Inovasi Berbasis Desa yang diselenggarakan secara hybrid, Rabu (22/6).
Lebih lanjut, Didik berharap desa sebagai entitas mampu meningkatkan kemampuan literasi dan inovasi masyarakatnya agar dapat semakin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Dia menegaskan, pembangunan desa adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas. Menurutnya, dalam upaya meningkatkan budaya membaca masyarakat, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memiliki peran besar.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menyampaikan Program Peningkatan Budaya Literasi telah masuk RPJMN 2020—2024 melalui pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat,” ujar dia.
Untuk mendukung budaya baca masyarakat, perpustakaan tidak hanya berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat. Perpustakaan juga bertransformasi menjadi lembaga strategis guna meningkatkan literasi masyarakat menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi keluarga sehingga mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“Dalam hal ini Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (HAM),” katanya. (RLS/D2)
