Penahanan Hakim Agung Tak Butuh Persetujuan Presiden

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan penahanan hakim agung yang menjadi tersangka dugaan korupsi tidak memerlukan persetujuan dari Presiden. Ini sesuai dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang tentang KPK. "Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat 2 Desember 2022. Beleid tersebut menjelaskan bahwa prosedur khusus terkait pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Menurut Ghufron, UU KPK hadir untuk menerobos dinding administrasi dalam rangka mempercepat proses hukum. "Dalam hal seseorang ditetapkan tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur yang berlaku dalam pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak berlaku berdasarkan UU (KPK) ini," jelasnya. "UU lahirnya KPK itu untuk kemudian salah satunya menerobos, men-short cut barier-barier perjanjian-perjanjian administrasi tersebut," tandas Ghufron. Pernyataan Ghufron itu merespon adanya aturan soal persetujuan Presiden saat Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung (MA) ditangkap atau ditahan. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA hanya dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden. Aturan itu dikecualikan saat mereka tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan cukup melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau kejahatan terkait keamanan negara. Diketahui, KPK telah menetapkan dua hakim agung sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap jual beli perkara. Keduanya adalah Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Surajad sendiri sudah ditahan oleh KPK sejak Jumat (23/9) lalu di Rumah Tahanan KPK Kavling C1. Sementara itu, Gazalba belum ditahan sampai saat ini sejak KPK menersangkakannya. (MI/O2)

Penahanan Hakim Agung Tak Butuh Persetujuan Presiden

Tegakkan Prinsip Proporsionalitas Penataan Dapil

Pakar Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Riil di Masa Depan

Dian Wahyu Kusuma

Pakar Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Riil di Masa Depan

Pemerintah Upayakan Penyerapan Anggaran Tahun Depan Optimal

Tersingkir dari Piala Dunia 2022 Bak Film Horor Bagi Havertz

KPK Periksa 4 Saksi Dalami Korupsi di Unila

Stok Beras Aman Namun dengan Catatan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi