Penghapusan PPDB Dipertimbangkan Presiden

IHWANA HAULAN ihwana@lampungpost.co.id PRESIDEN Joko Widodo pertimbangkan menghapus program seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai menjajal lintas rel terpadu (LRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat. "Dipertimbangkan (dihapus)," ujar Jokowi, Kamis (10/8). Presiden menjelaskan saat ini pihaknya mengecek kebijakan tersebut. Hal ini untuk melihat kekurangan dan kelebihannya. "Dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata dia. Sebelumnya, Presiden menyampaikan rencana menghapus PPDB. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. "Presiden mempertimbangkan menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Muzani menjelaskan dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, ia menyampaikan PPDB banyak menimbulkan persoalan. Sementara kebijakan itu dihadirkan untuk pemerataan sekolah unggul. "Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul. Bahkan, ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," ujarnya. Evaluasi Total Pengamat kebijakan pendidikan, Cecep Darmawan, turut mendukung pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait pertimbangan menghapus sistem PPDB. Dia mengatakan menteri terkait dan kepala daerah perlu menanggapi dengan serius pernyataan tersebut. Cecep menyetujui bahwa sistem PPDB memang harus dihapus dan dievaluasi total. Menurut dia, pendidikan Indonesia akan selalu ribut masalah sistem PPDB jika hal paling fundamental, seperti membangun infrastruktur semua sekolah sesuai standar, tidak diperbaiki. "Saya melihat ini momentum baik. Jika Presiden sudah mengingatkan menteri dan kepala daerah harus paham bahwa urusan pendidikan itu tidak bisa setengah-setengah dan asal-asalan. Harus jelas syarat, standar unggul itu di tiap kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun-tahun kesekian harus bisa dipastikan semua sekolah terstandar dengan baik," kata dia, Kamis (10/8). "Kalau semua sekolah sudah terpenuhi (standarnya) seperti itu, baru kita bisa bicara zonasi. Kalau perlu bisa pakai sistem lain. Atau kalau belum ada zonasi, mungkin zonasinya hanya sedikit yang diterapkan. Sementara sistem lainnya ada, misalnya, melalui seleksi dan lainnya. Namun, dari semua sistem yang ingin diterapkan, harus diawali dengan pemenuhan standardisasi unggul bagi seluruh sekolah," ujar Cecep. Dia menilai pernyataan Presiden Jokowi merupakan bentuk kepedulian sekaligus kegundahan yang selama ini menumpuk terkait PPDB. Semestinya menteri dan kepala daerah terkait segera bergerak untuk melakukan investigasi dan mengaudit semua kecurangan yang telah terjadi selama PPDB kemarin. "Pemalsuan dokumen, semua kecurangan lain harus diusut, jangan sampai mencederai pendidikan. Kalau Presiden sudah begitu, berarti ini persoalan serius yang harus segera direspons menteri dan kepala daerah. Kalau bisa regulasinya jangan mendadak untuk tahun depan. Kalau bisa tahun ini sudah harus digodok," ujarnya. (MI/K1)

Penghapusan PPDB Dipertimbangkan Presiden

Pendidikan Indonesia akan selalu ribut masalah sistem PPDB, jika hal paling fundamental seperti membangun infrastruktur semua sekolah sesuai standar tidak diperbaiki.

E-Paper Lampung Post, Edisi Jum’at, 11 Agustus 2023

Pemerintah Tidak akan Intervensi Putusan Ferdy Sambo

ricky marly

Pemerintah Tidak akan Intervensi Putusan Ferdy Sambo

Usut Pengadaan Truk Personel di Basarnas

PDIP Target 20 Kursi Legislatif Lampung

Inovasi Kunci Pers Terus Berkibar

E-Paper Lampung Post, Edisi Sabtu, 12 Agustus 2023

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 15 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi