Penyelesaian Lahan Warga Sukapura di Kementerian LHK

ELIYAH PENYELESAIAN sengketa kepemilikan lahan warga Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, kini tinggal menunggu kebijakan dan keputusan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Semua berkas sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat dan masyarakat juga siap diundang untuk berdialog," kata Kepala Bappeda Lambar, Okmal, di ruang kerjanya, Selasa (10/3). Sebelumnya, ia mendampingi Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima kunjungan (reses) dari Komite II DPD, Bustami Zainudin; serta staf Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ismet; dan staf ahli, Wahyudi; memantau kondisi lokasi lahan masyarakat di Pekon Sukapura, Senin (9/3). Dalam kunjungan Komite II DPD itu, kata Okmal, Bupati menyampaikan harapannya agar perjuangan untuk penyelesaian permasalahan masyarakat Pekon Sukapura tentang kepemilikan tanah (hak milik) bisa terselesaikan. Bahkan jika terjadi tukar guling lahan, Bupati berharap Pemerintah Pusat dapat menyediakan anggaran melalui APBN. Ismet melalui kebijakan kehutanan sosial siap menyampaikan permasalahan itu kepada yang lebih berkompeten dan akan memfasilitasi serta memberikan masukan kepada Menteri KLHK. Harapan yang sama juga disampaikan oleh ketua DPRD Lambar, Edi Novial. Ia berharap agar staf ahli bisa menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di Pekon Sukapura kepada Menteri LHK. Kepastian Hukum Tokoh masyarakat setempat, Erik, menyampaikan bahwa masyarakat Sukapura merupakan bagian dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang diantar langsung Presiden pertama RI ketika itu. Namun, hingga kini tidak ada kepastian hukum tentang kepemilikan lahan yang selama ini sudah dikelola. Masyarakat Sukapura bukan perambah hutan. Oleh karena itu, masyarakat meminta agar lahan yang dikuasai ini segera dibebaskan dari kawasan hutan lindung. Berkas sudah diusulkan sejak lama, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Menurut masyarakat, ada 309 hektare lahan yang sudah dikuasai masyarakat, berupa kebun, sawah, dan permukiman. Sebanyak 39 ha di antaranya adalah permukiman. "Yang pasti permasalahan itu saat ini sudah ditampung oleh Kementerian LHK. Dan permasalahan itu akan dibahas di tingkat kementerian dan DPD. Mereka siap memfasilitasi penyelesaiannya serta mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog," ujarnya. (D1) eliyah@lampungpost.co.id

Penyelesaian Lahan Warga Sukapura di Kementerian LHK

Bupati juga menyampaikan harapannya agar perjuangan untuk penyelesaian Pekon Sukapura tentang kepemilikan tanah bisa terselesaikan.

Bermodal Pisang, Mantan Bankir Raup Rp8 Juta per Hari

Margajasa Anggarkan Rp146 Juta Bangun Talut Penahan Tanah

Wandi Barboy

Margajasa Anggarkan Rp146 Juta Bangun Talut Penahan Tanah

Wati Ngumpulin Munil Waktu Laut Surut

Harga Rempah Masih Stabil

Jemaah Umrah Butuh Kepastian Keberangkatan

Pemerintah Cari Opsi Atasi Pembatalan Penaikan Iuran BPJS

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 03 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi