Perkuat Pengawasan Bansos

DETA CITRAWAN deta@lampungpost.co.id PENYALURAN dana bantuan sosial (bansos) harus dipastikan tanpa ada potongan dan penyimpangan lainnya. Penyaluran periode November-Desember lebih cepat waktunya dibanding sebelumnya, sebab data base pemerintah dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai lembaga penyalur sudah sinkron. “Dari segi persiapan, dan strategi saya rasa karena informasinya sudah pasti. Penerimanya sudah terdata dengan baik, jadi akan lebih cepat prosesnya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat, Selasa (29/11). Menurutnya, pemilihan Pos Indonesia sebagai penyalur bukan tanpa alasan. Pos Indonesia memiliki kantor wilayah perwakilan hingga ke wilayah plosok dan wilayah 3T. “Dari evaluasi kinerja sebelumnya, didapati bahwa Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan tanpa ada kendala sehingga memudahkan KPM,” tambah dia. Pos Indonesia menempuh berbagai upaya untuk mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU), bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), dan bansos sembako untuk masyarakat. Executive Vice President Regional II Jakarta Pos Indonesia, Istiqomah Syari’ah mengatakan, penyaluran bantuan itu ditargetkan selesai 5 Desember mendatang. Dalam penyaluran kali ini masyarakat pun ikut membantu mempermudah proses pengambilan. “Karena skema penyaluran sama seperti sebelumnya, masyarakat pun sudah memahami langkah pengambilannya,” jelas Isti. Tidak hanya itu, Pos Indonesia pun melakukan jemput bola pada para penerima yang sakit atau berhalangan hadir ke lokasi pengambilan. Di wilayah kepulauan pun petugas penyalur dengan sigap singgah dari satu pulau ke pulau lainnya agar bantuan ini sampai ke tangan penerima. “BLT BBM tahap 2 ditargetkan selesai disalurkan dalam 10 hari. Sehingga Pos Indonesia harus menjangkau seluruh penerima yang ditugaskan, ada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” jelas dia. Pastikan Tanpa Potongan Selain BLT BBM tahap 2 periode November-Desember, Pos Indonesia juga menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV diberikan kepada 10 juta KPM dengan besaran nominal bantuan beragam mulai Rp200 ribu hingga Rp3 jutaan bergantung hak penerima. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT (bansos sembako) triwulan IV akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM, dengan nominal bantuan Rp200 ribu. Di Lampung Tengah, Bupati Musa Ahmad memastikan bahwa tidak ada potongan apapun terkait pendistribusian bansos penanggulangan Inflasi daerah. Bantuan yang di salurkan secara non tunai itu. "Bantuan tersebut kami salurkan kepada penerima manfaat secara non tunai dan tidak ada potongan sama sekali," kata dia. Musa mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam memperhatikan ekonomi para supir atau pemilik angkutan umum yang merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah. "Semoga apa yang di salurkan dapat meringankan beban para supir angkot yang diketahui terbebani dengan naiknya harga BBM saat ini," katanya. Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku keuslitan dalam menyinkronkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu terkait untuk menghidnari tumpang tindihnya bantuan sosial saat ada program baru yang digulirkan, seperti program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto menyatakan program PENA telah bergulir dan menyasar 2.800 KPM. Namun sinkronisasi sangat berat dilakukan. "Kami berharap tenaga ahli DPR dan Tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA," katanya. Sekretaris Ditjen Dayasos Benny Sujanto menambahkan tahapan PENA sampai pada penyelesaian asesmen dan pembelian barang. Dimana pada tahap awal, proses pelaksanaan program PENA digulirkan di Kabupaten Banyumas dan Sukabumi. "Prosesnya memang bertahap," kata Benny. Untuk keseluruhan belanja bantuan sosial (bansos), Kemensos menyatakan sudah terealisasikan sebanyak 97,35%. "Khusus untuk belanja bantuan sosial sudah terealisasi sebesar 97,35% tahun ini," kata Sekjen Kemensos Harry Hikmat. Di Bandar Lampung, penyaluran bansos mulai dilakukan di kantor PT Pos sejak Sabtu (26/11) untuk BLT-BBM. Salah seorang warga Perum Griya Sukarame, Sri Meyani (50) mengaku heran, sebab biasanya bantuan berbentuk sembako tetapi sekarang berbentuk uang tunai. Syarat dalam pengambilan bantuan itu adalah KTP asli, fotokopi KK, dan membawa surat undangan dari kantor pos dan di bagikan RT setempat. Pengambilannya pun sesuai jam yang ditentukan per wilayah domisili warga. (MI/DET/E1)

Perkuat Pengawasan Bansos

Penyaluran bantuan ditargetkan selesai 5 Desember mendatang.

Menyudahi Paksaan Belanja Bansos

Membaca Keluhan Warga

Sobih Adnan

Membaca Keluhan Warga

Bansos Stabilkan Ekonomi Akhir Tahun

Bantuan PIP Langsung ke Rekening Siswa

Ombak Besar di Pesisir Teluk Lampung

Kawal Ketat Belanja 2023

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 Desember 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi