Perpres TNI Ancam Kebebasan Berekspresi

RANCANGAN Peraturan Presiden (Perpes) Pelibatan TNI dalam memberantas teroris dikhawatirkan memberikan ekses penahanan tanpa dasar, pelanggaran perlindungan data pribadi hingga kebebasan berekspresi. Dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas mengungkapkan dampak utama jika rancangan tersebut disahkan pastinya terkait dengan pelaksanaan dan mekanisme evaluasi (monitoring) atas perluasan mandat TNI untuk melakukan fungsi penangkalan dan pencegahan yang sesuai dengan prinsip proporsional serta akuntabel. Salah satu kekhawatiran terkait kemungkinan terjadi ekses dalam pelaksanaan operasi fungsi penangkalan dan pencegahan ini selama UU utama yang pengatur tentang fungsi pelibatan TNI dan peradilan militer belum diatur, khususnya terkait subjek hukum militer. “Ekses ini mungkin bisa dalam bentuk penggunaan kekerasan, penahanan tanpa dasar, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi,” beber Siskha, Rabu (3/6). Sependapat dengan para aktivis dan akademisi serta tokoh masyakat yang menolak kemunculan perpres tersebut, Siskha menilai tidak ada urgensi perluasan mandat baru TNI dalam kondisi krisis menghadapi pandemi Covid-19. Salah satu yang dikritisi secara tegas adalah Pasal 3 dalam rancangan perpres itu tentang fungsi penangkalan yang meliputi operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya. “Bahkan terminologi ‘penangkalan’ tidak ditemukan dalam UU No. 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU rujukan utama. (MI/D3)

Perpres TNI Ancam Kebebasan Berekspresi

Warga Indonesia di AS Diminta Tetap di Rumah

Hilirisasi Minerba Indonesia Ditantang Tenaga Kerja

Dian Wahyu Kusuma

Hilirisasi Minerba Indonesia Ditantang Tenaga Kerja

Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Nol Persen

Corona Renggut Ratusan Nyawa Jurnalis di Dunia

20.169 Tenaga Medis Lampung Perlu Insentif

Kaji Ulang Skenario Normal Baru

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi