Seleksi Masuk PTN Wewenang Rektor

ANDRE PRASETYO NUGROHO andre@lampungpost.co.id SOSIALISASI sistem baru seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) akan dimulai pada Desember 2022. Meskipun kebijakan tersebut sudah diluncurkan per 1 September 2022, namun sosialisasi aturan baru tersebut tetap mengikuti jadwal-jadwal di tahun sebelumnya. Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti-Ristek), Prof. Nizam mengaku sedang menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seleksi. "Salah satunya adalah website yang akan digunakan peserta untuk mendaftar dan mengikuti perkembangan seleksi masuk PTN," kata dia, Rabu (14/9). Dia menjelaskan, pelaksanaan seleksi masuk PTN merupakan wewenang rektor. Hal itu sesuai amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Dikti). Menurut Prof. Nizam, pelaksanaan seleksi secara nasional adalah bentuk koordinasi dan kerja sama para rektor. Lantas, kementerian menjadi fasilitator agar pelaksanaan seleksi tersebut bisa berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. LTMPT hanya ad hoc Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan seleksi tingkat nasional seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diselenggarakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Lembaga tersebut belum memiliki payung hukum atau hanya sebagai panitia ad hoc. "Sebagai bentuk tata kelola yang baik, kementerian sejak dua tahun yang lalu sudah melihat ini dan kita harus menata seleksi nasional. Yang harus kita lakukan itu, pelaksanaannya harusnya tidak dilakukan dalam bentuk kepanitiaan ad hoc. Apalagi LTMPT lembaganya tidak jelas, tidak berbadan hukum, dan memang hanya melekat pada kementerian," terangnya. Untuk itu, kata Nizam, kementerian mengalihkan tugas LTMPT ke Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) yang berada di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek. Seluruh proses pelaksanaan seleksi akan tetap sama dengan sebelumnya. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam Permendikbudristek 48/2022. Menurutnya, tidak ada permasalahan berarti dalam menjalankan tranformasi tersebut. Apalagi, kata Arif, IPB sudah berpengalaman dalam melaksanakan tes berbasis penalaran. Justru dengan kebijakan baru dia berharap proses penjaringan calon mahasiswa bisa lebih adil. "Insyaallah kami akan mengikuti aturan Permendikbud. Untuk tes tertulis jalur mandiri, IPB sudah menerapkan tes penalaran (high order Thinking skill) sejak tiga tahun yang lalu. Jadi untuk jalur mandiri, IPB sudah tidak menggunakan tes mata pelajaran lagi. Langkah IPB ini sejalan dengan Permendikbud," katanya. (CK7/MI/E1)

Seleksi Masuk PTN Wewenang Rektor

Seleksi secara nasional adalah bentuk koordinasi dan kerja sama para rektor

E-Paper Lampung Post, Edisi Jum’at, 16 September 2022

Pemkot Optimistis Tren Covid-19 di Bandar Lampung Menurun

Sobih Adnan

Pemkot Optimistis Tren Covid-19 di Bandar Lampung Menurun

Polisi Bekuk Tiga Maling Motor Petani

Wagub Lampung dan Ketua DPRD Tampung Aspirasi Pendemo

Cegah Geng Pelajar Meluas

Tiga Rumah Terbakar akibat Korsleting Listrik

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda