Alokasikan Dana Khusus untuk Penanganan Tengkes

ATIKA OKTARIA atika@lampungpost.co.id == PEMERINTAH Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024 untuk penanganan tengkes ( stunting ). "Tahun sebelumnya anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi sekarang ada kelonggaran sehingga bisa untuk infrastruktur, seperti timbangan atau intervensi gizi dan tenaga kesehatan. Jadi, anggarannya harus fokus karena sekarang bisa leluasa," kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, beberapa waktu lalu. Nunik, sapaan karibnya, menyatakan ihwal empat daerah yang memiliki angka prevalensi tengkes cukup tinggi, yaitu Pesawaran di angka 25,1, Lampung Utara 24,7, Lampung Timur 18,1, dan Mesuji 22,5. "Kami fokus dan ini menjadi perhatian bersama untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini," kata Nunik di kantor Gubernur Lampung, beberapa waktu lalu. Untuk itu, pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota guna menyelaraskan program kerja antarinstansi. Namun, ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus, yaitu Tanggamus dan Lampung Tengah. "Kami ingin lebih detail dalam berkolaborasi. Untuk daerah yang bagus dan masih tinggi kami selaraskan program kerja agar semua turun," ujar dia. Menurut Wagub, peningkatan angka tengkes di empat daerah itu akibat budaya open defecation free (ODF) atau buang air besar sembarangan. "Seseorang tidak memperhatikan sanitasi dan hamil sehingga ada potensi stunting ," ujarnya. Tenaga Terlatih Dukungan tenaga terlatih dalam penurunan jumlah kasus sangat penting dalam upaya mengakselerasi pencapaian target prevalensi tengkes di Tanah Air. "Keterlibatan tenaga kesehatan dan masyarakat yang terlatih sangat penting dalam percepatan penurunan jumlah kasus stunting di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, beberapa waktu lalu. Sebab, Indonesia saat ini telah mengurangi angka tengkes dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada tahun lalu. Kini, masih banyak tugas untuk mencapai target 14% pada akhir 2024. Rerie, sapaan akrabnya, mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah aktif meningkatkan literasi masyarakat. Khususnya, terkait kecukupan gizi keluarga di setiap rumah tangga di Tanah Air. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menyatakan perlunya m elibatkan tenaga kesehatan yang terampil dalam mendeteksi kecukupan gizi anak dan balita serta calon pasangan pengantin. Hal itu merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi upaya menekan jumlah kasus tengkes di Tanah Air. Tentu saja upaya tersebut harus konsisten dari para pemangku kepentingan. Terutama dalam mendeteksi kecukupan dan asupan gizi seimbang pada setiap anggota keluarga di wilayah masing-masing. Menurut dia, butuh komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dalam upaya mewujudkan anak bangsa yang kuat dan tangguh agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, deteksi dini kesehatan ibu dan anak atau balita di pusat-pusat layanan kesehatan harus digalakkan untuk mencegah pertambahan kasus tengkes baru setiap tahun. "Upaya deteksi dini kesehatan ibu dan anak di pusat layanan kesehatan di tingkat wilayah terkecil, seperti pos pelayanan terpadu di RT/RW dan puskesmas, harus benar-benar dijalankan secara proaktif untuk mencegah lahirnya bayi berisiko stunting ,” ujarnya. Rerie menambahkan berdasarkan catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dari 1,9 juta hingga 2 juta pasangan yang menikah per tahun, 1,6 juta yang hamil di tahun pertama pernikahan melahirkan 300 ribu bayi berisiko stunting . (MI/L1)

Alokasikan Dana Khusus untuk Penanganan Tengkes

Pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyelaraskan program kerja antarinstansi.

Prevalensi Tengkes di Lampung Capai 15,2%

Pemenuhan Gizi 1.000 Hari Pertama Penting

Wandi Barboy

Pemenuhan Gizi 1.000 Hari Pertama Penting

Eva Klaim Turun 8 Persen

Kemajuan Desa Alami Akselerasi

Pengurus Desa Wisata Ikuti Pelatihan Outbond

Korban Kekerasan Asal Lambar Sampai Dirujuk ke Provinsi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda