Dana Pilkada Serentak Dihemat

ATIKA OKTARIA atika@lampungpost.co.id PEMERINTAH Provinsi Lampung kembali menggelar rapat Penganggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemprov menyetujui cost sharing dana pilkada dengan kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan Pemprov bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu demi melakukan penghematan. Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan kesiapan anggaran dari kabupaten/kota harus dibahas. "Sebab, anggaran ini mencakup perencanaan yang sudah disusun KPU dan Bawaslu sehingga perlu musyawarah," kata dia, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan pembahasan itu perlu karena adanya prinsip penghematan dalam penyelenggaraan pilkada. Ada komponen yang perlu di- sharing antara kabupaten dan provinsi. Meskipun demikian, besarannya belum final. "Yang akan di- cost sharing adalah honor untuk petugas pemungutan suara KPU. Jadi, honor KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang dibayarkan oleh provinsi, sedangkan honorarium PPK (panitia pemilihan kecamatan) dibayarkan kabupaten/kota," ujar Fahrizal. Menurut dia, terdapat daerah yang belum menetapkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yakni Tanggamus dan Tulangbawang. "Namun, saat ini kami masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti hal tersebut agar dapat terselesaikan," ujarnya. Pemprov mengaku ingin memerinci tahapan Pilkada 2024 lebih dulu. Dari pembahasan tersebut, akan ditemukan jalan keluar terkait penghematan anggaran. "Yang difokuskan terkait seluruh tahapan harus kita dukung oleh APBD. Namun, tahapan juga belum keluar, tettapi sudah jelas seperti tahapan pemutakhiran data pemilih," kata dia. Selain itu, tahapan rekrutmen panitia, pelatihan panitia, dan pelantikan sudah jelas sehingga sudah bisa dihitung. "Bahkan, ada juga APD, tetapi kita harap saat pemungutan suara tidak ada pandemi sehingga tidak perlu APD sehingga anggaran yang sekiranya tidak digunakan sudah kami tandai," ujarnya. Penurunan Anggaran Komisioner KPU Lampung Titik Sutriningsih mengatakan terdapat penurunan anggaran dari yang diusulkan sebelumnya. "Sebab, dari awal sebelum cost sharing KPU Lampung mengusulkan Rp681 miliar. Kemudian, co sharing jadi Rp313,61 miliar. Namun, ada penghematan yang disepakati menjadi Rp311 miliar. Jadi, yang dipotong ialah efisiensi untuk beberapa item anggaran dari segi volume," kata dia. Anggota Bawaslu Lampung, Hermansyah, menyampaikan dari total anggaran yang diberikan ada penghematan Rp1 miliar. "Benar ada penghematan Rp1 miliar. Jadi, dari usulan Rp85 miliar jadi Rp84 miliar yang telah diterima," ujar dia. Bawaslu terus mengupayakan proses pengelolaan anggaran hibah secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Memasuki tahapan Pemilu 2024, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan penerimaan dana hibah nonpemilihan (pilkada) diwujudkan dengan penyusunan perencanaan; penganggaran; pengelolaan; dan pelaporan penggunaan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. "Penggunaan dana hibah tersebut harus menekankan kriteria kebutuhan dengan memperhatikan anggaran berbasis kinerja dan wajib dilaporkan. Serta mendapatkan persetujuan dari pelaksana anggaran (PA) Bawaslu. Jangan sampai dana hibah nonpilkada yang telah diterima tidak dilaporkan oleh unit kerja bersangkutan," ujar dia saat menutup sosialisasi Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Langkah-Langkah Persetujuan Penerimaan Danah Hibah Non-Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Pembahasan Mekanisme Pencatatan Hibah pada Aplikasi SAKTI di Jakarta, beberapa waktu lalu. (RLS/L1)

Dana Pilkada Serentak Dihemat

Pembahasan itu perlu karena adanya prinsip penghematan dalam penyelenggaraan pilkada.

E-Paper Lampung Post, Edisi Sabtu, 03 Juni 2023

Sinergisitas Sambut Pilkada 2024

Wandi Barboy

Sinergisitas Sambut Pilkada 2024

Tubaba Siapkan Dana Hibah Tahap Pertama APBD Perubahan

Lambar Serahkan RAB Hibah ke Pemkab

Kades harus Profesional Kelola DD

Desa Wisata Sejahterakan Masyarakat

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 14 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda