DPMPTSP Lampung Dikuasai Calo Perizinan

DPMPTSP Lampung Dikuasai Calo Perizinan DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menjadi sorotan banyak pihak karena ada oknum pegawainya bernama Nirwan Yustian dan Edi Efendi yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) aparat Polresta Bandar Lampung terkait pungutan liar (pungli) surat izin pengeboran air bawah tanah (SIP) dan surat izin pengusahaan air tanah (SIPA) pada Selasa (29/9). Padahal di kantor tersebut sudah terpampang Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor: 800/701/V.16/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Qudrotul Ikhwan pada 12 Agustus 2020. Namun, sepertinya aturan tersebut diabaikan oleh pegawainya sebagai pelayan masyarakat. Pemantauan Lampung Post pasca-OTT tersebut, ruangan Nirwan yang merupakan kabid penyelenggara perizinan dan non-perizinan disegel aparat kepolisian sejak Rabu (30/9). Meski pejabatnya tertangkap tangan melakukan pungli, aktivitas di kantor tersebut berjalan seperti biasa hingga Jumat (2/10). Kondisi parkir kantor tersebut dipenuhi kendaraan roda dua dan roda empat milik masyarakat yang akan mengurus perizinan. Beberapa warga terlihat hilir mudik mengurus kepentingan atau perizinan. Rata-rata para pengunjung membawa map yang diduga berisi dokumen perizinan. Kuasa hukum tersangka Nirwan membantah kalau kliennya menarik pungli, atau mematok harga terkait perizinan tersebut. "Klien kami tidak pernah meminta, menentukan tarif, atau memaksa," ujar Gigih kepada Lampung Post , Jumat (2/10). Menurut Gigih, saat itu Nirwan bertemu dengan Hartono yang mengatasnamakan biro jasa CV Andalan. Handoko merupakan biro jasa atau biasa disebut calo. "Makanya dia tidak bisa lewat loket secara resmi," kata dia. Selain itu, informasi yang didapat oleh Gigih, Hartono yang mengaku dari CV Andalan, juga mengurus perizinan Sipa dari pihak lain diantaranya Karya Rafi Sejahtera, Alfiya Hostel, Dayan Waterboom, PT Mandala Lestari Hotel, PT Inspirasi Rasa Katulistiwa, Donini Loundry, CV Arum Abadi, PO Krakatau, dan CV Akabay. Seharusnya, kata Gigih, perorangan-perorangan atau badan hukum di atas yang sedang diurus Hartono secara tersirat sudah memberikan kuasa hubungan keperdataan. Kemudian Hartono melakukan hubungan dengan Nirwan dan diterima berdasarkan hubungan keperdataan juga sebagai biro jasa. "Kalau mau hubungan administrasi seharusnya Hartono mengurusnya ke Loket dengan membawa dokumen yang sudah lengkap. Di sana tidak dikenakan biaya sesuai perda 0 rupiah akan tetapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," ujarnya. Terkait pernyataan tersebut, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana memaparkan kalau penyidik tetap dengan fakta, dan alat bukti yang ada. Argumen kuasa hukum, menurutnya sah-sah saja sebagai pembelaan. "Segala perizinan harus lewat loket, calo ingin bertemu menyalahi SOP," katanya. Resky memaparkan proses lobi-lobi meminta uang pelicin, yang diduga dilakukan Nirwan, sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga, unsur meminta uang sudah diduga ada dan pada saat OTT ditemukan uang. "Rangkaian bargaining (tawar-menawar) sudah lebih dulu dilakukan (sebelum OTT)," ujarnya. (ASRUL SEPTIAN MALIK/K1)

DPMPTSP Lampung Dikuasai Calo Perizinan

Wali Kota Blusukan Kampanye 3M

112 Pedagang Pasar Talangpadang Non-Reaktif

Nur Jannah

112 Pedagang Pasar Talangpadang Non-Reaktif

Tetap Kreatif di Tengah Pandemi

Tak Kenal Lelah Ingatkan Warga Jangan Bawa Pulang Corona

Dua Anggota Polri Tuba Sembuh Covid

Patuhi Protokol Kesehatan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 01 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda